REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan, Pemerintah Indonesia mentargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030 mengaspal di jalan raya. Untuk itu, Kemeterian ESDM terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukungnya sehingga terbetuk ekosistem kendaraan Listrik.
"Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik, yang bertujuan untuk memiliki 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030," ungkap Dadan dalam diskusi panel High-Level Closed-Door Ministerial Discussion bagian dari rangkaian kegiatan IEA's 9th Global Conference On Energy Efficiency (GCEE) di Nairobi, Kenya, Rabu (22/5) waktu setempat.
Saat ini, Dadan mengakui masih terdapat kesenjangan harga yang tinggi antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Untuk menutup dasparitas harga tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik.
"Indonesia menyiapkan dana 455 juta dolar AS untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik. Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran," ujar Dadan.
Lebih lanjut Dadan mengatakan, untuk mendukung terbentuk ekositem kendaraan listrik, Pemerintah terus memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang diperkirakan pada tahun 2030 mendatang membutuhkan 32.000 unit SPKLU untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Bersamaan dengan pengembangan stasiun pengisian daya umum, ketersediaan pengisi daya di rumah juga sama pentingnya untuk menciptakan infrastruktur pengisian daya yang komprehensif. Untuk memfasilitasi pengisian daya di rumah, PT PLN menawarkan insentif seperti harga khusus untuk peningkatan sistem kelistrikan dan potongan tarif untuk pengisian daya semalaman. Langkah-langkah ini dirancang untuk mendorong lebih banyak penduduk untuk mengadopsi kendaraan listrik dengan membuat pengisian daya menjadi nyaman dan hemat biaya.
Selain itu, selain berfokus pada elektrifikasi angkutan jalan penumpang, Pemerintah Indonesia juga mengakui kontribusi signifikan angkutan jalan raya terhadap emisi CO2 di negara ini. Sebagai respons strategis, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat, sebagai kunci untuk menurunkan emisi dalam jangka pendek dan menengah.
"Untuk lebih mengurangi emisi transportasi, tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35% minyak sawit untuk biodiesel atau dikenal sebagai B35. Program ini dapat mengurangi emisi GRK sekitar 34,9 juta ton CO2. Pemerintah Indonesia sangat yakin bahwa kombinasi regulasi, informasi dan insentif dapat mendorong efisiensi energi dan langkah-langkah mitigasi di sektor transportasi," tutup Dadan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika