REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas saat ini tengah menjadi sorotan karena dinilai memberatkan mahasiswa. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu membebani mahasiswa.

“Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan," kata Ma’ruf dalam memberikan keterangan persnya usai menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar), dan Seminar Nasional Ekonomi Syariah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Jalan Yos Sudarso No. 51, Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Rabu (22/05/2024). 

Wapres menerangkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan. 

Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan.