REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pertama kalinya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara rapat kerja nasional (rakernas) partai dalam satu dekade terakhir. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menginggung, Jokowi tidak diundang lantaran sudah menjadi sosok yang melanggar etika dan moral.

"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan," ujar Djarot di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Menurut dia, PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk menaati konstitusi. Djarot menilai, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai juga kerap memberikan pesan itu dalam berbagai kesempatan.

Meski tak mengundang Jokowi, sambung dia, PDIP mengundang sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Termasuk, menurut Jarot, partai tidak ketinggalan mengundang sejumlah elemen masyarakat.

"Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendikiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang untuk menengakkan demokrasi yang jujur adil, yang konstitusional, yang bermartabat," ujar Djarot.

PDIP menggelar Rakernas V mulai 25-26 Mei 2024. Rakernas akan menjadi forum partai berlambang kepala banteng itu untuk membahas tiga agenda utama, yang untuk pertama kalinya tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, terkait sikap politik PDIP. Agenda kedua Rakernas V PDIP adalah membahas program-program kerakyatan yang akan diusung PDIP. Termasuk program untuk berbagai kelompok.

Terakhir, membicarakan strategi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pembahasan ihwal pilkada dibagi ke dalam sejumlah subkelompok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika