REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V di Beach City International Ancol, Jakarta, mulai hari ini sampai 26 Mei mendatang. Tema utama forum tersebut mengusung Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran pasti menang.
Forum tersebut juga memiliki subtema, yakni "Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya". Rakernas akan menjadi forum partai berlambang kepala banteng itu untuk membahas tiga agenda utama, yang untuk pertama kalinya tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pertama tentang sikap politik, dari pdi perjuangan baik secara internal maupun eksternal," ujar Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Committee Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat di Beach City International Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).
Agenda kedua Rakernas V PDIP adalah membahas program-program kerakyatan yang akan diusung PDIP. Termasuk program untuk berbagai kelompok.
"Bagaimana partai bisa merumuskan program-program kerakyatan untuk bisa mengangkat harkat dan derajat pada masyarakat, pada rakyat, utamanya petani, nelayan, buruh, pemuda, dan perempuan," ujar Djarot.
Terakhir, membicarakan strategi pemenangan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pembahasan ihwal Pilkada dibagi ke dalam sejumlah sub-kelompok.
Rakernas V PDIP juga menjadi tempat menggelorakan semangat tiga pilar partai, yakni struktural partai, legislatif partai, dan eksekutif partai. Guna menggelorakan semangat juang, forum tersebut akan diawali dengan menyalakan api dari Api Abadi Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah.
Lewat simbol api tersebut, PDIP berharap kegelapan demokrasi yang melanda Indonesia bisa diatasi oleh seluruh komponen bangsa. Khususnya para pemuda, mahasiswa, kelompok civil society, pers, seniman, guru besar,dan para politisi berjiwa kenegarawanan.
"Persatuan seluruh kelompok pro demokrasi tersebut akan menjadi fajar demokrasi guna melawan berbagai bentuk nepotisme, kolusi, dan korupsi serta penggunaan alat-alat negara dan sumber daya negara bagi kepentingan politik kekuasaan yang cenderung anti demokrasi," ujar Djarot.
