Ahad 26 May 2024 17:17 WIB

Lebih dari 4.000 Orang Terdampak Longsor di Papua Nugini

Dikhawatirkan ratusan orang tewas dalam longsor tersebut.

Rep: Lintar Satria/ Red: Setyanavidita livicansera
Warga melakukan pencarian korban tanah longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Senin (15/4/2024). Tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (13/4) malam tersebut menewaskan 18 orang yang tersebar di dua titik yakni 14 orang di Palangka, Kecamatan Makale dan empat orang di Lembang Randanbatu, Kecamatan Makale selatan, Tana Toraja sementara dua korban lainnya masih dalam pencarian.
Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda
Warga melakukan pencarian korban tanah longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Senin (15/4/2024). Tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (13/4) malam tersebut menewaskan 18 orang yang tersebar di dua titik yakni 14 orang di Palangka, Kecamatan Makale dan empat orang di Lembang Randanbatu, Kecamatan Makale selatan, Tana Toraja sementara dua korban lainnya masih dalam pencarian.

REPUBLIKA.CO.ID, PORT MORESBY -- Badan kemanusiaan CARE Australia mengatakan diperkirakan lebih dari 4.000 orang terdampak longsor yang meratakan satu desa di utara Papua Nugini. Dikhawatirkan ratusan orang tewas dalam longsor yang meratakan desa Koakalam di Provinsi Enga, sekitar 600 kilometer dari Port Moresby pada Jumat (24/5/2024).

Menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia lebih dari enam desa terdampak longsor di wilayah Mulitaka. Media lokal mengatakan lebih dari 300 orang dan 1.100 orang tertimbun longsor.

Baca Juga

CARE Australia mengatakan hampir 4.000 orang tinggal di zona terdampak bencana. Total orang yang terdampak kemungkinan besar lebih tinggi lagi. "Tempat orang-orang yang mengungsi akibat konflik ada di dekatnya," kata CARE Australia, Sabtu (25/5/2024).

Pada Februari setidaknya 26 orang pria tewas dalam kekerasan antara suku di Provinsi Enga. Peristiwa ini mendorong Perdana Menteri James Marape untuk memberi wewenang militer melakukan penangkapan.