REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan PT PGN Tbk dan infrastruktur gas bumi memiliki peran penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional pada masa transisi energi.
Head of Oil and Gas Comercialization Division SKK Migas Rayendra Siddik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan agar perkembangan pasar gas bumi semakin meningkat untuk mengamankan Indonesia dari volatilitas energi dan dapat seimbang dengan upaya SKK Migas bersama KKKS menjaga minat investasi di sektor hulu migas, maka dukungan PGN dibutuhkan untuk memperluas pasar agar gas terserap lebih banyak.
"Setelah infrastruktur gas bumi tersedia, PGN bisa membawa gas bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat yang sangat membutuhkan gas. Peran PGN juga diperlukan dalam percepatan infrastruktur WNTS-Pemping untuk membawa gas dari Natuna ke pasar domestik," ujarnya dalam sesi Energy & Economic Outlook Gasfest 2024.
Direktur Logistik & infrastruktur Pertamina Alfian Nasution juga berharap PGN sebagai Subholding Gas Pertamina dapat meningkatkan kontribusi melalui pengembangan jargas rumah tangga untuk mengurangi impor LPG serta kerja sama dengan subholding lain untuk ketahanan energi.
"Cara mengurangi impor LPG dengan menambahkan penggunaan gas bumi dalam energi, termasuk rumah tangga dan industri. Dukungan pemerintah kami harapkan untuk membangun jargas lebih banyak," imbuh Komisaris Utama PGN Amien Sunaryadi.
Peran gas juga menjadi tantangan bagi Pertamina pada masa transisi sekaligus mengisi strategi low carbon Pertamina.
Beberapa pembangkit di refinery atau upstream dicanangkan akan menggunakan gas, sehingga PGN punya peran utama untuk ketersediaan gasnya.
"Energi fosil akan mencapai puncak pada 2030, diprediksikan NRE seperti matahari, angin, dan biofuel akan memiliki 40-45 persen dari total kebutuhan energi. Meski demikian, kebutuhan gas tetap meningkat, sehingga menjadi potensi besar bagi PGN dalam menggarap transisi energi," ujar Alfian.
Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan dukungan dari berbagai pihak tersebut menambah masukan yang berarti bagi PGN.
Apalagi, sebagai antisipasi perkembangan makro dan global terkait energi fosil utamanya gas pada masa transisi saat ini.
"Untuk itu, kami berkomitmen untuk menyambungkan infrastruktur. Wilayah timur sama sekali tidak ada pipeline, sehingga harus ada model lain yakni beyond pipeline. PGN akan senantiasa menjalankan penyaluran gas dan menjaga reability," jelas Arief.
PGN juga melihat dalam konteks infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur, diperlukan skema logistik yang lebih, salah satunya dengan shipping untuk bisa bergerak mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan, apalagi kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Peluang pemanfaatan gas bumi pada masa transisi akan PGN ambil dengan integrasi infrastruktur eksisting agar semakin berkembang.
Dengan integrasi akan dapat memenuhi kebutuhan di kota-kota baru, kawasan-kawan industri, transportasi melalui CNG dan transportasi laut.
Selain itu, mengejar agreasi dengan memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor pembangkit listrik, kilang milik Pertamina, dan anchor buyer lainnya.
Sementara itu, Mangesh Patankar, Vice President Gas and LNG Consulting Wood Mackenzie, mengungkapkan bahwa setiap negara memiliki skema tersendiri dalam mengamankan energinya.
Aspek affordability energy suatu negara berperan penting sekaligus kritikal, karena aspek ini juga menentukan bagaimana setiap negara bergerak untuk menuju target net zero emission.
"Pada akhirnya nanti bagaimana energy mix dapat diseimbangkan dengan affordability energi yang sudah ada," kata Mangesh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika