REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Masyarakat Bogor Timur kembali mendesak adanya pemekaran di wilayahnya. Proses pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Timur disebut berjalan di tempat.

Dalam agenda diskusi publik Bogor Timur yang membahas isu situasi lokal dan situasi nasional terkait masa depan pemekaran Bogor Timur dan Pilkada 2024 di RM Pangjugjugan 2, Cibodas Jonggol, Kabupaten Bogor, Sabtu (25/5/2024), salah satu inisiator diskusi Mardani Kanta mengungkapkan proses pemekaran CDOB Bogor Timur, Bogor Barat, dan tujuh CDOB kabupaten se-Jawa Barat, bahkan 329 CDOB Kabupaten/Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia saat ini prosesnya berjalan di tempat. Hal itu disebabkan adanya moratorium yang dibuat pada awal periode kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo 2014-2019. Sampai saat Ini moratorium DOB tersebut belum dicabut.

"Diskusi ini adalah bertujuan untuk menampung dan menyerap ide gagasan dan pandangan seluruh lapisan masyarakat Bogor Timur dalam menyatukan frekuensi kesadaran dan juga untuk menyikapi situasi saat ini yang mana saat Ini kita akan menghadapi momentum pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Bogor dan Pilkada Provinsi Jawa Barat,” kata Mardani dalam siaran pers, Senin (27/4/2024).

Hal serupa juga diungkapkan Ustaz Ajat Drajad atau yang lebih akrab dengan panggilan Bob Muslim sebagai salah seorang inisiator dan aktivis Bogor Timur. Ia mengungkapkan jika Pilkada menghasilkan bupati dan gubernur Periode 2024-2029 namun DOB Bogor Timur tidak segera disahkan oleh presiden dan DPR maka tidak akan berdampak secara fundamental untuk kesejahtraan masyarakat Bogor Timur. 

"Yang dibutuhkan masyarakat  Bogor Timur saat ini untuk masa depannya adalah DOB Bogor Timur karena Bogor Timur mampu  menjadi kabupaten sendiri  dan sangat  layak  karena memiliki perekonomian yang pesat dan SDM yang mumpuni. Pilkada yang diselenggarakan tidak akan membawa perubahan  kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat Bogor Timur," katanya.

Diskusi Publik Bogor Timur yang berlangsung kurang lebih selama tiga jam dan menghasilkan satu sikap bersama. Pertama, membentuk Forum Rakyat Bogor Timur sebagai organ taktis untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan dan potensi masyarakat untuk memperkuat perjuangan DPP Presidium Bogor Timur dalam mengawal proses pemekaran DOB Bogor Timur. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut moratorium.

Ketiga, Forum Rakyat Bogor Timur akan melakukan aksi nyata untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencabut moratorium. Keempat, masyarakat Bogor Timur tidak akan memberikan suaranya saat Pilkada 2024 tanpa adanya pemekaran Bogor Timur

"Saat ini yang kami butuhkan adalah segera disahkannya pemekaran DOB Bogor Timur dan DOB Bogor Barat bukan Pilkada. Karena bagi kami solusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Bogor Timur hanya ketika kami telah menjadi Kabupaten Bogor Timur," kata Bob Muslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika