REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bersedia mengomentari kritik terhadap pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional V PDIP karena memandang hal itu merupakan internal partai tersebut. Dia pun tidak akan merespons kritikan yang muncul.
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari," ujar Jokowo singkat usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024) petang WIB.
Baca: Prabowo Didampingi Erick Thohir Terima Pemilik Burj Khalifa
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2024). Dalam pidatonya, Megawati berbicara tentang berbagai hal mulai pemimpin otoriter populis, berbicara soal reformasi lahir untuk mewujudkan negara hukum demokratis, hingga revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi dan UU Penyiaran.
Mengenai revisi UU MK, Megawati menyebut revisi UU tersebut terkesan tiba-tiba dengan prosedur tidak benar. Dia juga menyinggung revisi UU Penyiaran yang dinilai melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.
Baca: Cerita Jenderal Wiranto Ceramah di Depan Jenderal Junta Myanmar
Megawati juga menyinggung soal masalah hukum yang menjadi alat pembenar dari ambisi kekuasaan atau yang umum disebut para pakar dengan istilah autocratic legalism (legalisme otokratis). PDIP semakin rajin mengkritik sejak majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 2024.