Selasa 28 May 2024 23:44 WIB

Menko Hadi Minta Intelijen Polri Buat Rencana Tajam untuk Pilkada 2024

Perlu ada langkah strategis untuk mengantisipasi kerawanan di Pilkada.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto meminta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri membuat perencanaan yang tajam untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman dan gangguan selama Pilkada 2024.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Intelkam Polri 2024 di Jakarta, Selasa, Hadi mengingatkan kerawanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat meningkat hingga ke tingkat sedang dan tinggi sehingga butuh perencanaan yang matang dan tajam demi mengantisipasi potensi gangguan tersebut.

Baca Juga

"Saya sampaikan bahwa perkiraan intelijen kemudian eskalasi-nya sedang sampai tinggi sehingga mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan harus benar-benar fokus dan membuat suatu perencanaan intelijen yang tajam," kata Hadi Tjahjanto selepas menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Baintelkam Polri Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

Dia melanjutkan pemilihan kepala daerah tahun ini untuk pertama kalinya berlangsung serentak di 37 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten di seluruh Indonesia. "Di seluruh wilayah itu, aparat keamanan jelas dibagi rata sehingga apabila perkiraan intelijen-nya tajam, apabila ada masalah itu bisa langsung tepat menyelesaikannya," sambung Menko Polhukam.

Walaupun demikian, Hadi tak menyebutkan lebih lanjut potensi ancaman atau gangguan yang diwaspadai selama Pilkada 2024. Dia hanya menegaskan pengamanan Pilkada tentu harus lebih ketat daripada biasanya.

Terlepas dari itu, Hadi, dalam kesempatan berbeda sempat menyinggung Papua yang perlu mendapat perhatian khusus. Alasannya, dia menyebutkan situasi keamanan di Papua masih relatif dinamis.

Oleh karena itu, dia menyatakan perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang berpotensi muncul, di antaranya gangguan keamanan, gangguan terhadap penggunaan sarana dan prasarana, dan gangguan distribusi logistik pilkada.

"Kita tentunya mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya," kata Menko Hadi.

Enam provinsi di Papua, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024 yang disusun oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

 
Dalam Indeks Kerawanan itu, total ada 15 daerah yang diyakini rawan oleh BAIS, selain enam provinsi di Papua, wilayah lainnya mencakup Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

KPU RI menetapkan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak untuk 545 daerah, terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 itu dijadwalkan berlangsung serentak pada 27 November.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement