REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kerakyatan, Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, mengatakan rencana pemotongan untuk Tapera akan menambah beban bagi para pelaku usaha dan pekerja. Yugi mengatakan saat ini para pelaku usaha dan pekerja telah dikenakan sejumlah kewajiban dalam bentuk iuran BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami kurang setuju karena akan tambah beban lagi dari pemberi kerja dan penerima kerja. Sekarang saja sudah banyak (potongan)," ujar Yugi kepada Republika di Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Yugi menyebut pemerintah cenderung sepihak dalam mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak. Yugi berharap pemerintah memiliki alternatif lain apabila ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan rumah.
"Niat pemerintah mungkin baik, tapi usul, sebaiknya cari skema yang lain. Kan sekarang sudah ada jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan, dan cadangan pesangon sesuai PSAK," ucap Yugi.
Yugi berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam upaya pengambilan keputusan. Terlebih terkait persoalan iuran Tapera yang berdampak bagi sektor pelaku usaha. Apabila ingin diterapkan, Yugi menyebut pemerintah bisa melakukan proyek percontohan untuk para ASN, TNI, dan Polri terlebih dahulu.
"Ajak berunding pemangku kepentingan terkait, Kadin, REI, Apersi, cari solusi yang win-win sebelum diberlakukan atau uji coba dulu sana dari ASN, TNI, Polri, untuk menerapkan iuran Tapera," kata Yugi.
