REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta agar kebijakan potongan gaji bagi para pekerja sebagai iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terafiliasi dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mencegah persoalan hukum ke depannya.

Sejauh ini, menurutnya sudah banyak contoh lembaga yang menghimpun dana publik terjerat dengan permasalahan hukum, di antaranya Asabri, Taspen, dan Jiwasraya. Dia menilai transparansi dan akuntabilitas Himbara bisa dipercayai. "Badan Pengelola (BP) Tapera pun harusnya memiliki sindikasi dengan Himbara, misalnya, BTN dilibatkan, ini nilai manfaat harus ada," kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Dia mengatakan kebijakan Tapera pun perlu terlebih dahulu disosialisasikan secara masif sehingga publik betul-betul bisa memahami terhadap aturan teknis-nya. Pada akhirnya, kata dia, kebijakan itu betul-betul memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, menurutnya pemerintah pun perlu menginventarisir pungutan-pungutan yang selama ini telah dibebankan kepada masyarakat. Karena sejauh ini masyarakat menurutnya sudah membayar iuran untuk BPJS, tabungan hari tua, dan pungutan-pungutan lainnya.