REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penyelarasan berbagai regulasi dengan standar yang ditetapkan Organisation   for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi tantangan utama proses aksesi OECD.

"Tantangannya tentu benchmarking regulasi kepada best practice. Dan tentu saja untuk membawa seluruh kementerian berada dalam frekuensi yang sama," kata Airlangga saat konferensi pers 'Workship Tim Nasional OECD' di Jakarta, Rabu (28/5/2024).

Airlangga mengatakan bahwa tantangan untuk sinkronisasi kebijakan tidak hanya dihadapi pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah yang juga turut mengimplementasikan aturan-aturan yang selaras nantinya.

"Tentu ini menjadi tantangan-tantangan praktis ke depan yang kita harus lihat, yang oleh karena itu tidak hanya dari segi komitmen pemerintah pusat, tetapi implementasinya juga berjalan sampai dengan pemerintah daerah," ujarnya.