REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan telah membatalkan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT), seiring dengan tingginya eskalasi protes dari masyarakat. Menanggapi hal itu, pengamat melihat pembatalan itu merupakan langkah meredam isu yang juga menimbulkan protes luas di masyarakat, di antaranya tabungan perumahan rakyat atau Tapera. 

"Soalnya ada urusan Tapera. Kalau UKT naik, tambah Tapera lagi, bisa demo habis-habisan rakyat," kata pengamat pendidikan, Indra Charismiadji saat dihubungi Republika, Jumat (31/5/2024). 

Indra menilai, biaya UKT yang melambung tinggi di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) telah menimbulkan banyak suara penolakan, mulai dari mahasiswa, civitas akademika, aktivis, hingga anggota parlemen. Di satu sisi, masyarakat kembali dibuat syok dengan adanya kebijakan Pemerintah Joko Widodo dengan menerapkan pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera. 

Sehingga menurutnya masuk akal pemerintah membatalkan UKT untuk meredam isu yang berkembang dengan banyaknya protes. "Biar yang satunya reda dulu, Taperanya naik. Gitu kan melihatnya?" ujar dia.