Oleh: Fitriyan Zamzami, wartawan Republika

REPUBLIKA.CO.IC, Sudah bukan rahasia, Masjid Istiqlal dimaksudkan sebagai rumah ibadah nasional yang melambangkan berdirinya Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari cengkeraman kekuatan-kekuatan penjajah. Namanya yang secara harfiah berarti 'Masjid Kemerdekaan', melambangkan hal tersebut

Dalam konteks itu, karena kemerdekaan Indonesia tak datang dengan sendirinya, Masjid Istiqlal sedianya bukan masjid yang berdiri sendiri. Ia ditopang ratusan masjid dan langgar se-Nusantara yang jadi basis-basis perlawanan yang akhirnya berujung pada proklamasi keberadaan republik dan perjuangan mempertahankannya.

Di Jakarta, tak sedikit masjid-masjid perlawanan tersebut. Masa berdirinya dimulai sejak ratusan tahun lalu, jadi pusat komando pasukan Demak, pasukan Mataram, pemberontak yang terusir dari Nusa Tenggara, ulama dan habaib yang menyerukan kesadaran jihad, jawara-jawara Betawi, hingga para pendiri bangsa, dan yang berupaya melawan rezim serta para penjaga bangsa.  Berikut di antaranya.

Di kawasan Marunda, Jakarta Utara, misalnya, ada Masjid al-Alam. Menurut wartawan senior Republika, Alwi Shahab, ada tradisi riwayat tempatan bahwa pendiri Masjid al-Alam adalah Fatahillah dan pasukannya pada 1527, setelah mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa. Ada juga riwayat bahwa masjid itu didirikan Sunan Gunung Jati pada 1525.

Seratus tahun kemudian (1628-1629), ribuan prajurit Mataram pimpinan Bahurekso menyerang markas VOC (kini gedung museum sejarah Jakarta). Nah, dalam serangan tersebut, para prajurit Islam singgah di masjid tersebut untuk mengatur siasat perjuangan. Peninggalan mereka bisa dilihat dari jejak lubang-lubang kecil untuk memantau daerah sekitar masjid.

Bukan tentara dari Jawa saja yang pernah memakai lokasi masjid untuk bersembunyi dan menyusun siasat. Beberapa tokoh Betawi, seperti Si Pitung, Si Ronda, Si Jampang, dan Si Mirah dikisahkan pernah bersembunyi di tempat ini. “Maka, tak usah heran jika ada pula yang menyebutnya sebagai Masjid Si Pitung,” tutur Abah Alwi.

Dari segi ukuran, masjid itu tak sedemikian jembar. Hanya sekitar 10 kali 10 meter. Plafonnya hanya setinggi dua meter dari bawah. Kutipan wasiat Sang Sunan terpampang di papan bertuliskan, “Wasiat Sunan Gunung Jati: Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin (Saya Titipkan Masjid dan Fakir Miskin)”. Untuk menyelamatkan tempat bersejarah itu, Pemprov DKI Jakarta, sejak 10 Januari 1972, saat masih dipimpin Gubernur Ali Sadikin, telah menetapkan Masjid al-Alam sebagai bangunan cagar budaya.

Pada 1989, bangunan masjid diperluas dengan menambah serambi depan dan serambi utara. Selain itu, dibangun tempat wudhu dan toilet pada sisi selatan. Di bagian sebelah kiri dan belakang Masjid al-Alam Marunda, terdapat kompleks pemakaman tua.

***

Masjid Jami Assalafiyah (dokrepublika)

Ada juga Masjid Jami Assalafiyah yang didirkan pada 1962 di Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti dituturkan, R Suprijadi Rosjid yang dipercayai merawat masjid, pada tahun 1619, ketika dikejar-kejar Belanda, Pangeran Achmad Djaketra atau yang dikenal sebagai Pangeran Jayakarta membangun masjid itu setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan Belanda.

Pangeran Jayakarta terus bergerilya dan mengatur strategi melawan Belanda dari Masjid Assalafiyah ini. Ia tinggal di sini hingga wafat pada tahun 1640 dan dimakamkan di tempat ini. Ia juga berwasiat kepada keturunannya agar tidak memberitahukan keberadaannya baik saat ia hidup maupun meninggal kecuali jika Belanda sudah tidak berada di negeri ini. 

Wasiat ini dijaga dengan baik oleh keturunan Pangeran Jayakarta, mereka menjaga masjid dan makamnya, namun hanya mereka yang tahu bahwa Pangeran Jayakarta dimakamkan di tempat ini. Orang-orang mengira makam Pangeran Jayakarta ada di Mangga Dua, tempat dimana Belanda menyangka ia tewas dahulu. Demi menjaga wasiat Pangeran Jayakarta, keturunan Pangeran Jayakarta tidak menikah dengan orang lain di luar keluarga Pangeran Jayakarta.

Setelah Indonesia merdeka, pada 1960-an, barulah keturunan Pangeran Jayakarta memberitahu kepada masyarakat bahwa keberadaan makam Pangeran Jayakarta. Kini, Masjid Assalafiyah ditetapkan menjadi cagar budaya dan suaka peninggalan sejarah. Pengelolaannya berada di bawah dinas kebudayaan dan permuseuman DKI Jakarta.

Masjid Assalafiyah yang pada awal dibangun pada 1620 hanya merupakan masjid kecil dengan empat tiang pokok dan satu cungkup (atap masjid). Pada 1700, Pangeran Sogiri melakukan pemugaran. Pemugaran juga dilakukan oleh Tubagus Aya Kasim pada 1884. keluarga Jatinegara Kaum juga secara swadaya melakukan pemugaran pada tahun 1933. setelah merdeka, pemerintah mulai mengambil alih urusan pemugaran ini. Pada 1968, Gubernur Ali Sadikin melakukan pemugaran yang cukup besar. Masjid Assalafiyah diperluas ke belakang, lalu dibangun dua lantai, dan dibangunkan menara baru.

***

Sedangkan di kawasan Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, berdiri Masjid al-Mansyur. Bangunan yang didominasi warna hijau dan putih ini relatif tersembunyi di antara permukiman padat penduduk meski tersohor ke mana-mana.

Kesohoran nama masjid yang konon dibangun pada 1717 ini lantaran dirintis oleh seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram bernama Abdul Mihad. Dia adalah putra dari Pangeran Tjakrajaya, sepupu dari Tumenggung Mataram yang sebelumnya bergabung dengan tentara Mataram berperang di Batavia. Abdul Mihad muda berangkat ke Batavia untuk membantu rakyat Jayakarta mengusir VOC.

Karena usahanya secara fisik tidak berhasil, Abdul Mihad berusaha melalui jalan lain untuk menentang penjajahan. Yakni, dengan mendirikan masjid pada 1717. Di masjid inilah, dia mengadakan ceramah-ceramah untuk menggelorakan semangat rakyat menentang penjajah.

Kegiatan dakwah tetap diteruskan oleh keturunan Abdul Mihad, seperti Imam Muhammad Habib dan para ulama perantau, di antaranya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, ulama asal Banjarmasin, pengarang kitab Sabil al-Muhtadin.

Dua abad berikutnya, pada 1937 M, di bawah pimpinan KH Muhammad Mansyur diadakan perluasan bangunan masjid. Menurut salah satu takmir Masjid al-Mansyur, Ery Rukya, untuk membangun masjid tersebut, warga sekitar mewakafkan tanahnya dengan niat jihad fi sabillillah melawan penjajahan. Hingga kemudian tercatat total luas tanah mencapai lebih dari 2.000 meter persegi.

Menjelang akhir penjajahan Belanda di Indonesia pada 1940-an, masjid yang belum bernama kala itu dijadikan markas para pejuang dan warga sekitar untuk melawan penjajah dipimpin KH Muhammad Mansyur yang juga salah seorang keturunan Abdul Mihad.

Pada 1947, masjid ini pernah ditembaki pasukan NICA, pasukan sekutu yang dikomandoi Inggris guna memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pasalnya, KH Muhammad Mansyur, memasang bendera merah putih di puncak menaranya. Kiai Mansur kemudian ditangkap Belanda. Setelah ia wafat pada 12 Mei 1967, masjid ini pun dinamakan Masjid al-Mansyur. 

***

Beberapa ratus meter dari Masjid al-Mansyur, di tepi Kali Blandongan, berdiri juga Masjid Tambora. Masjid itu dibangun oleh orang-orang bekas tahanan Belanda. Kisahnya dimulai lebih dari dua abad lalu. Ketika itu di daerah yang sekarang berdiri masjid ini datang sekelompok orang dari kaki pegunungan Tambora di Sumbawa. 

Mereka dibuang ke Batavia untuk melakukan kerja paksa (rodi) karena menentang kekuasaan Belanda. Selama dalam status tahanan, di daerah baru ini, orang-orang Tambora itu melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti membuat saluran got, dan mengeruk sungai. 

Setelah bebas, orang-orang Tambora itu tidak pulang ke daerahnya kembali, tapi memilih untuk terus tinggal di daerah ini. Pada 1181 H (1762 M), di bawah pimpinan K Mustadjib, tokoh masyarakat Tambora, mereka mendirikan sebuah masjid.  

Pada masa perlawanan terhadap NICA, para pejuang republik yang dikomandoi tokoh Betawi Mad Supi juga menjadikan Masjid Tambora sebagai markas perjuangan. Oktober 1945, pasukan NICA akhirnya menyerang masjid tersebut dan berhasil meringkus Mad Supi dan rekan-rekannya. 

***

Masjid Jami Annawier (Agung Supriyanto/Republika)

Sedangkan di Kelurahan Pekojan, masih di Tambora, Jakarta Utara, berdiri Masjid Jami Annawier yang didirikan pada sekira 1700-an. Masjid tersebut kriwayatnya didirikan oleh seorang ulama yang biasa dipanggil sebagai Komandan Dahlan. Sebagian pihak menduga, Komandan Dahlan adalah mantan prajurit Kesultanan Banten yang ikut membantu Fatahillah menyerang penjajah di Sunda Kelapa. 

Uniknya, jejak pergerakan di masjid itu yang paling terkenal kaitannya bukan dengan penjajah Belanda, namun dengan tindak-tanduk Italia di wilayah yang sekarang menjadi negara Libya. Pada 1930-an, Habib Ali bin Abdurahman Alhabsyi, seorang ulama kharismatik dari Kwitang,  berpidato mengutuk kebiadaban Pemerintah Italia yang membantai para pejuang Muslim pimpinan Omar Mokhtar. Peristiwa ini telah difilmkan oleh Hollywood dengan judul Lion of the Desert (Singa Padang Pasir) yang diperankan oleh Anthony Quinn sebagai Omar Mokhtar.

Peristiwa yang meminta banyak korban para pejuang Libya saat melawan Italia itu dikutuk keras kaum Muslimin di Jakarta. Habib Ali yang masih berusia 30 tahunan ikut mengutuk peristiwa yang terjadi 85 tahun lalu. Sejumlah tokoh Syarikat Islam seperti HOS Tjokroaminoto dan KH Agus Salim kemudian memelopori pemboikotan produk-produk Italia.

***

Nah, Habib Ali (wafat pada 1968) yang berceramah di Masjid Pekojan tersebut adalah juga pemimpin Majelis Ta’lim Kwitang. Majelis yang sudah melegenda tersebut dimulai Habib Ali dari sebuah mushola yang berdiri di Kwitang, Jakarta Pusat, pada 1869. Sekira 90 tahun lalu, Habib Alwi menjadikan mushola tersebut sebuah masjid bernama Arriyadh dan memusatkan kegiatan majelis di situ yang selalu dipepaki warga.

Mulai dari presiden Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Susilo Bambang Yudhoyono mendaku pernah mengikuti kegiatan majelis ta’lim tersebut. Para tokoh-tokoh pendiri bangsa juga tercatat sempat hadir.

Pada 1950-1960-an, majelis tersebut menjadi lokasi penyatu. Saat itu, menyusul retaknya Partai Masyumi, golongan Islam berkubu di bawah bendera Partai Masyumi, Partai NU, juga Muhammadiyah yang enggan berpolitik.

Habib Ali secara pribadi adalah pendukung Partai NU, tapi majelisnya tetap terbuka untuk semua. Muridnya, KH Abdullah Syafi’ie yang jadi juru kampanye Partai NU pada pemilu 1955 tetap boleh berceramah di majelis. Begitu juga dengan para ulama Muhammadiyah. Pada masa-masa penuh gejolak tersebut, Masjid Arriyadh adalah semacam zona damai yang menjaga ukhuwah umat Islam.

***

Masjid Jami Matraman (perpusnas.go.id)

Sementara di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, ada Masjid Jami Matraman. Masjid yang berjarak tidak sampai 500 meter dari Gedung Proklamasi Kemerdekaan RI usianya sudah hampir dua abad usianya. Tepatnya, berdiri sejak 1825. Ketika mula-mula dibangun masih dalam bentuk sebuah masjid kecil. Ketika itu penduduk di kawasan Matraman tidak seramai sekarang. Kawasan ini masih merupakan kampung kecil yang memiliki banyak pepohonan. Masjid ini sekarang luasnya 2.050 meter persegi, dan dapat menampung seribu jamaah. 

Menurut H Syahrani dan H Ahmad Junawi, keduanya pengurus masjid tersebut, nama masjid itu punya kaitan dengan para abdi dalem atau para pengikut setia Kesultanan Mataram Yogyakarta. Alkisah, para balatentara Mataram pada 1628 dan 1629 menyerang Batavia karena tidak sudi diduduki Belanda. Sekalipun dua kali ekspedisi militer yang melibatkan ribuan prajurit Mataram tidak berhasil merebut kembali Batavia dari tangan VOC, tapi dari segi patriotisme serangan ini berhasil. 

Gubernur Jenderal JP Coen dikabarkan meninggal pada serangan kedua Mataram (1929). Setelah gagal merebut Batavia, diantara ribuan prajurit Mataram ini banyak yang tinggal menetap di Jakarta. Di antara para punggawa Mataram ini, terdapat para da’i. Mereka dan juga keturunannya, ikut menyemarakkan kegiatan Islam di Betawi. Sejumlah masjid tua, termasuk masjid Jami Matraman ini dibangun oleh salah seorang keturunan Mataram. 

Masjid Jami Matraman sudah empat kali diperbaharui, tapi ciri-ciri perjuangannya masih tampak. Memiliki kubah besar menjulang, berada tepat di titik pusat.  Di sebelah kiri dan kanan masjid berdiri tegak dua buah menara, sebagai lambang keagungan Islam. Warna kuning keemasan memberi kesan berani. Seperti para pendirinya yang telah berjuang melawan penjajahan. 

Konon, ketika masjid ini selesai dibangun, shalat Jumat pada acara peresmiannya langsung dipimpin Pangeran Jonet dari Kesultan Yogyakarta, yang juga ahli waris Pangeran Diponegoro. Semangat kemerdekaan yang dikumandangkan Masjid Jami Matraman ini tentu saja tidak disenangi pihak kolonial Belanda. 

Segala aktivitas masjid ini, baik shalat Jumat, majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya, selalu mendapat pengawasan Belanda. Belanda, yang saat itu berusaha membungkam semangat Islam, yang anti penjajahan, melihat bahaya dari masjid ini. Ketidak-senangan Belanda terhadap keberadaan masjid ini diperlihatkan pada tahun 1936. Ketika itu, Belanda minta agar masjid ini dipindahkan ke bagian dalam dari perkampungan Matraman. 

Permintaan Belanda ini ditolak tegas para pengurus masjid waktu itu. Bahkan sempat menimbulkan masalah politik, ketika Syarikat Islam yang hingga sekarang kantornya berada di depan masjid tersebut, ikut mendukung penolakan itu. Takut bakalan menghadapi resiko berhadapan dengan rakyat, Belanda akhirnya mengurungkan niatnya untuk membongkar masjid ini. Sekalipun sebelumnya, beberapa tokoh masyarakat dan ulama telah dipanggil ke Hofdbureau (Markas Polisi Belanda) -- semacam Komando Daerah Kepolisian -- sekarang ini. 

Bung Karno dan Bung Hatta, menurut pihak pengurus masjid, dahulu sering shalat, terutama shalat Jumat di Masjid Jami Matraman. Bung Karno pada pendudukan Jepang hingga awal proklamasi kemerdekaan pernah tinggal di Jalan Proklamasi, tidak jauh dari masjid ini. Sedangkan Bung Hatta tinggal di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. ''Yang pasti, Bung Hatta ketika berada di Jakarta pasti shalat Jumat di masjid ini,'' kata Ustaz Ahmad Junawi. 

***

Pada masa Orde Baru, salah satu simbol perlawanan umat Islam justru bukan masjid megah, namun mushola kecil di sela-sela perkampungan dan jalan-jalan sempit kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nama mushola yang didirkan warga tempatan itu adalah Mushola Assa’adah. 

Di mushola tersebut, pada September 1984, seorang tentara masuk tanpa melepas alas sepatu dan melepaskan sejumlah poster yang menganjurkan Muslimah berjilbab. Menurut penelusuran LBH dan Amnesty International, sang tentara kemudian menghapus tulisan di poster itu dengan air comberan. 

Warga yang meradang kemudian membakar sepeda motor sang tentara dan mengeroyoknya. Empat jamaah mushola tersebut ditangkap aparat. 

Amir Biki, seorang pengusaha dan tokoh masyarakat Priok, kemudian meminta aparat keamanan melepaskan empat warga itu karena ia meyakini mereka tak punya kaitan dengan pembakaran. Permintaan tersebut kemudian ditolak.

Menyusul penolakan tersebut, pada 12 September 1984, digelar pengajian di Jalan Sindang perempatan Lorong 102. Acara malam itu, pengajian remaja dengan penceramah Syarifin Maloko, Yayan Hendrayana, dan M. Nasir. 

Amir Biki, ikut tampil dalam pengajian tersebut. Dalam ceramahnya, selain menuntut pembebasan empat jamaah mushola, ia juga mengkritisi UU Keormasan yang mewajibkan seluruh organisasi di Indonesia berasas tunggal Pancasila.

Ceramahnya membakar massa yang kemudian bergerak ke kodim setempat di Jalan Yos Sudarso, tempat empat warga ditahan. Rombongan kemudian dihadang sepasukan tentara. Ketika massa terus bergerak, petugas melepaskan tembakan. Amir Biki tewas. Banyak saksi mata menyaksikan puluhan lainnya ikut tertembak dan sebagian meregang nyawa. Hingga saat ini, kasus tersebut belum kunjung diusut tuntas. 

***

Masjid Agung Al-Azhar (Tahta Aidilla/republika)

Selepas kemerdekaan, masjid yang tak kalah penting keberadaannya adalah Masjid Agung al-Azhar yang berdiri di kompleks sekolah al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejak mula, masjid tersebut sudah lekat dengan perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Ia berdiri menyusul berdirinya Yayasan Pesantren Islam pada 1952 yang dibentuk guna menerima dana sosial dari pemerintah untuk pembangunan tempat ibadah bagi umat Islam. Sebanyak 14 tokoh partai Masyumi kemudian menggagas pendirian masjid yang rampung pada 1958 tersebut. 

Buya Hamka, tokoh utama Masyumi jadi imam besar pertama masjid tersebut sebelum akhirnya dipenjara rezim Orde Lama. Materi untuk maha karya tafsir Alquran yang ia telurkan sebagian besar berasal dari pengajian yang ia sampaikan di majelis masjid tersebut. Pada 1961, Syekh Universitas al-Azhar Kairo Dr Mahmud Syalthouth memberi nama "al-Azhar" kepada masjid tersebut.

Pada masa-masa menjelang reformasi dan sesaat setelah itu, masjid tersebut jadi pusat konsolidasi politik Islam yang bergairah menyusul dibukanya keran demokrasi. Pada Februari 1998, sekira tiga bulan sebelum kejatuhan Presiden Soeharto, ribuan Muslimin hadir di masjid itu guna mengantisipasi kekuatan-kekuatan asing yang dinilai berupaya memecah-belah Indonesia.

Selepas reformasi, sejumlah parpol Islam mendeklarasikan diri di masjid tersebut. Ia dijadikan simbol perlawanan terhadap seruan pemerintah yang mengimbau tak membentuk partai berbasis agama. Pada Juli 1998, Partai Bulan Bintang (PBB) dideklarasikan di halaman masjid tersebut. Agustus 1998, Partai Keadilan yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera juga mendeklarasikan diri di lokasi yang sama. Ribuan orang menghadiri deklarasi masing-masing parpol.

Pada November 1998, di tengah kencangnya isu perpecahan Indonesia selepas reformasi, para tokoh Islam, di antaranya Ketua Umum PAN Amien Rais, Ketua Umum Partai NU KH Syukron Makmun, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua MUI KH Ali Yafie, mendatangkan ribuan warga ke Masjid al-Azhar. Mereka saat itu menyerukan umat Islam menyalurkan aspirasi politik sesuai konstitusi dan melawan aksi-aksi makar yang bisa memecah-belah bangsa. Sementara pada akhir 1999, masjid itu juga jadi salah satu lokasi penggalangan massa guna menolak dan akhirnya berhasil menggagalkan wacana pembukaan kerja sama dagang pemerintah dengan negara Israel. 

Demikian kisah masjid-masjid perlawanan. Tak bisa dibandingkan dari segi keluasan dan kemegahan Istiqlal, tapi masing-masing punya andil membangun rangkaian peristiwa yang punya nilai penting bagi sejarah bangsa. Menjaga dan memelihara kemerdekaan, menjaga dan memelihara istiqlal. []

Sumber: Pemberitaan Republika sejak 1993 hingga 2017

Ikuti Whatsapp Channel Republika