REPUBLIKA.CO.ID, Upaya penyediaan rumah murah bukan barang baru di Tanah Air. Sejak masa kolonial hingga Orde Baru, berbagai program dirancang, dijalankan, dan gagal di tengah jalan.

Perumahan umum pertama kali dimulai pada tahun 1913 oleh pemerintah kota Batavia yang membangun 54 rumah di Tamansari. Beberapa kota-kota lain mengikuti dan mendirikan gemeentelijke woningbedrijven (otoritas perumahan) dengan berbagai nama resmi, dengan tujuan mengurangi kekurangan perumahan. 

Ditulis Freek Colombijn dalam jurnalnya Public housing in post-colonial Indonesia (2011), pada 1929, lebih dari 3.000 rumah telah dibangun atau dibangun sedang dibangun berdasarkan skema ini. Terlepas dari semua upaya yang dilakukan, lambat laun pemerintah kota menyadari bahwa tidak tersedia cukup rumah bagi kelompok berpendapatan rendah. Badan Perumahan Rakyat Medan adalah salah satu organisasi yang dengan tulus berupaya melakukan pembangunan untuk masyarakat miskin, namun ternyata yang paling murah sekalipun di Kampung Sekip terlalu mahal untuk kelompok berpendapatan rendah.

Pada 1922 dan 1925 perwakilan pemerintahan kotamadya di seluruh Nusantara ( sebagian besar dari Jawa) menyelenggarakan dua kongres untuk berdiskusi perumahan rakyat. Hasil dari konferensi ini adalah pendudukan kolonial menerimanya tanggung jawabnya untuk mengambil peran utama dalam perumahan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.