Kamis 06 Jun 2024 17:03 WIB

Husnudzan Gus Yahya Soal Izin Tambang: NU Paling Dipikirkan Pemerintah

Gus Yahya mengakui PBNU membutuhkan izin pengelolaan tambang itu.

Red: Muhammad Hafil
Konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Salah satu yang dibahas dalam konferensi pers itu adalah soal izin tambang.
Foto: Hafil / Republika
Konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Salah satu yang dibahas dalam konferensi pers itu adalah soal izin tambang.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan ormas berbasis keagamaan pertama yang mendapatkan izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbaik sangka dengan menilai pemberian izin itu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada NU.

"Mungkin, ya, ini husnudzan (berbaik sangka) kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU karena NU punya umat yang begitu besar," kata Gus Yahya saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca Juga

Gus Yahya itu menjelaskan, lebih dari setengah penduduk Indonesia mengakui sebagai warga NU. Ini dibuktikan dengan banyaknya survei yang membuktikan hal tersebut.

Selain itu, ada 30 ribu unit lembaga pendidikan baik pesantren maupun madrasah yang terafiliasi ke NU. Sehingga, untuk mengelola pesantren dan madrasah tersebut, PBNU membutuhkan sumber daya dan pendanaan.