REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PP Presisi Tbk (PPRE), telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2023. Acara ini digelar untuk memenuhi kewajiban tahunan perusahaan sebagai emiten di pasar modal.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 menghasilkan beberapa keputusan penting melalui tujuh mata acara. Di antaranya adalah persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perusahaan, penetapan penggunaan laba bersih, serta penetapan remunerasi tahun buku 2024. 

Selain itu, disetujui juga penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2024, perubahan anggaran dasar perusahaan, laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan perubahan susunan pengurus perusahaan.

Pada tahun 2023, PPRE berhasil memperoleh kontrak baru senilai Rp 6,7 triliun, dengan mayoritas berasal dari lini bisnis utama yaitu Mining Services (65 persen) dan Civil Work (30 persen). Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,4 triliun dan laba bersih sebesar Rp 173 miliar.

Menurut Arif Iswahyudi, Direktur Keuangan, Manrisk, dan Legal PPRE, meskipun pendapatan dan laba bersih belum mencapai target, PPRE mampu menurunkan beban melalui program cost leadership dan optimalisasi alat berat. Hal ini meningkatkan gross profit margin menjadi 17,45 persen pada tahun 2023 dan menjaga EBITDA tetap positif sebesar Rp 1,0 triliun.

RUPS juga menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 173 miliar untuk cadangan wajib dan saldo laba ditahan. Selain itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Aryanto, Mawar & Rekan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2024.

Dengan berakhirnya RUPS, terjadi perubahan dalam susunan pengurus Perseroan. Nur Rochmad kini menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen, Albert SM Simangunsong dan Muhammad Zahid sebagai Komisaris, sementara Arzan, M. Arif Iswahyudi, dan Rebimun sebagai Direksi Perusahaan.