REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari berbagai fraksi mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Komisi VI menyebut Erick mampu menggenjot dividen BUMN kepada negara setiap tahun secara signifikan.
"Apresiasi untuk Kementerian BUMN yang sampai hari ini boleh kita angkat dua jempol karena kita lihat aksi-aksi korporasi yang dilakukan sejak awal terlihat sekali hasilnya, luar biasa," ujar Jon Erizal dari Fraksi PAN saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Jon yang mewakili dapil Riau mengatakan memang masih ada sejumlah BUMN yang memerlukan penanganan khusus. Namun secara keseluruhan, Jon menyebut upaya transformasi Erick telah menunjukkan hasil nyata.
"Besar harapan kami ini ada keberlanjutan. Tim yang bapak bangun menurut saya sudah pas, ke depan semoga bisa dipertahankan dan bisa berjalan lebih baik," ucap Jon.
Dengan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, Jon mengaku prihatin dengan alokasi anggaran Kementerian BUMN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sangat kecil dibandingkan kementerian lain. Jon menilai hal tidak sesuai dengan nama APBN yang mendahulukan pendapatan ketimbang belanja.
"Judulnya saja APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya pendapatan dulu diprioritaskan dulu baru belanja," lanjut Jon.
Jon mendorong Komisi VI, Komisi XI, dan Kementerian Keuangan duduk bersama untuk membahas penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN di tahun-tahun mendatang. Jon pun meminta Erick untuk meningkatkan pengajuan alokasi anggaran Kementerian BUMN.
"Kita prihatin sekaligus mendukung kalau semisal tambah (alokasi anggaran Kementerian BUMN) jadi 30-40 persen, nanti ada komitmen dividen juga naik 30-40 persen," sambung Jon.
Jon mengingatkan peran vital Kementerian BUMN dalam menjaga tata kelola BUMN selama ini. Jon menyebut Kementerian BUMN punya andil besar dalam menggerakan roda perekonomian dan juga layanan sosial terhadap masyarakat.
"Presiden terpilih sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi bahkan di atas tujuh persen, tapi tanpa peran BUMN saya yakin utang akan meningkat atau pajak dinaikkan lagi dari yang sekarang sudah naik 12 persen. Ini akan menyulitkan rakyat," kata Jon.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih mengatakan setoran dividen BUMN sebesar Rp 81 triliun pada 2023 patut mendapat apresiasi. Terlebih, Kementerian BUMN pun menargetkan dividen tahun ini kembali meningkat hingga Rp 85 triliun.
"Ini patut diapresiasi karena trennya setiap tahun kontribusi dividen ke negara selalu meningkat tajam. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja luar biasa dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erick," ujar Hakim.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP I Nyoman Patra juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN 2025. Patra menilai persetujuan ini bentuk apresiasi atas kinerja positif Kementerian BUMN.
"Saya berikan apresiasi, setoran dividen kepada negara yang setiap tahun bertambah, bahkan direncanakan di 2024 itu Rp 85 triliun. Terima kasih telah bekerja keras untuk menambah dividen bagi negara," ujar Patra.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP yang lain, Darmadi Durianto, pun memuji kinerja Erick dalam mentransformasikan BUMN. Darmadi menyebut peningkatan dividen menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan Kementerian BUMN.
"Apresiasi Pak Erick atas pencapaian empat tahun ini, ini tahun terakhir, tapi saya yakin kita akan bertemu lagi pak, kita harap lanjut Pak," ucap Darmadi.
Selain peningkatan dividen, sejumlah anggota Komisi VI juga mengapresiasi tingginya serapan anggaran Kementerian BUMN pada tahun anggaran 2023 yang mencapai 98,57 persen atau Rp 238,07 miliar dari pagu anggaran yang sebesar Rp 241,52 miliar.
Politisi PDIP Deddy Sitorus menilai tingginya serapan ini patut mendapat apresiasi. Pasalnya, capaian ini jauh lebih besar daripada serapan kementerian lain.
"Kalau dari sisi anggaran, kita sampaikan apresiasi karena penyerapan anggaran meski kecil tapi sesuai ukuran, bisa melebihi ekspektasi dibandingkan banyak kementerian lain," ungkap Deddy.
Senada dengan Deddy, anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP lainnya, Adisatrya Suryo Sulisto pun mengutarakan hal serupa. Adi menilai realisasi serapan bukan persoalan besar-kecil pagu anggaran, melainkan komitmen menjalankan yang telah direncanakan.
"Soal anggaran bukan soal besar atau kecil, tapi penyerapannya bagus sekali. Patut kita apresiasi berarti dari segi perencanaan dan disbursement ini disiplin. Semoga berlanjut di tahun berikutnya," kata Adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika