REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyambut baik peringatan Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dengan tema "Penyiaran Berkeadilan", Bey turut berkampanye mengingatkan masyarakat bahwa ada televisi (TV) dan radio yang programnya sudah sesuai regulasi dan sehat untuk dikonsumsi.
"Kita tahu bahwa radio dan TV yang resmi sudah jelas akan mengabarkan hal yang sudah pasti," ujar Bey Machmudin pada puncak Harsiarda 2024, di Plaza depan Gedung Sate, Kota Bandung, Ahad (9/6/2024).
Bey mengatakan, salah satu yang diperlukan sebagai pemerintah adalah media mainstream untuk mengantisipasi berita-berita hoaks. Oleh karena itu, Bey mendorong media arus utama khususnya televisi dan radio agar terus berinovasi menampilkan konten yang menarik minat masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
Menurutnya, era digital seyogianya menjadi tantangan media arus utama untuk berinovasi dan bertransformasi memberikan tayangan menarik sekaligus bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap informasi terkini.
"Peluang itu ada dan kami berharap betul kepada televisi dan radio agar masyarakat mudah mendapatkan berita yang baik, bukan hoaks. Makanya kita hari ini berkumpul untuk mendengarkan lagi radio dan menonton televisi karena informasi dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Adiyana Slamet mengatakan, di Jawa Barat terdapat 476 lembaga penyiaran yang hadir di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan Harsiarda tahun 2024 di Jabar sudah diawali sejak 14 Mei lalu, di antaranya lewat kegiatan seminar yang digelar di enam perguruan tinggi.
Selain itu, sebanyak 2.000 bibit pohon juga telah ditanam di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, ada kegiatan Broadcasting Expo pada 8 Juni dan perayaan puncak pada 9 Juni, disertai kegiatan jalan sehat dengan start dari plaza depan Gedung Sate Bandung.
Adiyana menyebut, di era kepungan informasi berbasis internet, tingkat pengawasan terhadap penyiaran berbasis digital harus lebih ditingkatkan. Menurutnya, sejatinya lembaga penyiaran harus menjadi ujung tombak dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Jabar.
"Kami berharap sebagai regulator, lembaga penyiaran harus menjadi kekuatan dalam pembangunan sumber daya manusia. Terlebih Jawa Barat merupakan miniatur penyiaran Indonesia. Jabar menduduki sekitar 35 persen lembaga penyiaran di Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman meminta lembaga penyiaran berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, terutama memberikan informasi sebaik-baiknya sehingga pilkada di tahun ini juga menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat.
"Pertama, menjaga keamanan dan kerukunan. Kedua, para pegiat penyiaran harus menjadikan ini ajang pesta rakyat sekaligus pendidikan politik bagi masyarakat," kata Bedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika