REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BDS Indonesia, organisasi pionir gerakan global boikot, divestasi dan sanksi untuk Israel menyampaikan, perbedaan daftar boikot produk pro-Israel di antara organisasi gerakan boikot di level global berlatar pilihan kriteria dan prioritas atau sasaran boikot. Ketua BDS Indonesia, Muhammad Syauqi Hafiz organisasi yang dipimpinnya, saat ini memprioritaskan boikot langsung.
"Boikot dilakukan atas korporasi yang terlibat langsung dalam jalannya apartheisme dan pendudukan tanah Palestina di Israel, dengan tujuan agar bisa menghentikan gerak mesin perang Israel," kata Syauqi dalam siaran pers di Jakarta, Senin (10/6/2024).
"Bagi kami, ini waktu perang. Tidak ada kata bermanis-manis lagi. Karena itu yang jadi prioritas boikot BDS adalah brand global semisal penyedia teknologi dan perusahaan investasi yang terlibat langsung dalam operasi apartheid dan genosida di Palestina," ujar Syauqi saat menjadi pembicara webinar yang digagas Working Group, sebuah lembaga nirlaba yang peduli pada isu Palestina.
Menurut Syaugi, dalam daftar boikot yang misalnya dirilis oleh BdNash dan sejumlah organisasi lainnya, kriteria yang mereka gunakan lebih luas. Boikot mencakup perusahaan yang berinvestasi di Israel. Karena itulah, sambung dia, perusahaan besar asal Prancis masuk dalam daftar boikot tersebut.
"Dan juga brand lainnya (makanan siap saji) memang tidak masuk dalam daftar boikot BDS sejak awal. Tapi tidak masuk daftar boikot BDS bukan berarti produk tersebut haram diboikot, tidak boleh diboikot atau justru dianggap halal. Sebab kalau kita lihat itu kan investasinya jelas di Israel dan mendukung perekonomian Israel," ucap Syauqi.
Menurut Syauqi, semua penggagas gerakan boikot berjuang dengan visi yang sama, yakni mensosialisasikan gerakannya ke masyarakat luas. Baik itu boikot dengan maksud untuk memberikan pesan isolasi pada Israel, pesan bahwa masyarakat Indonesia tak mendukung kebejatan Israel, ataupun boikot untuk menghentikan mesin perang Israel.
Dia juga bilang, gerakan boikot produk perusahaan multinasional yang terafliasi Israel sampai saat ini masih eksis. Syauqi menyebut, efek boikot sangat jitu menghasilkan efek menyakitkan pada perekonomian Israel.
"Walaupun sekarang gaungnya relatif menurun, tapi faktanya percakapan tentang mana-mana produk pro-Israel yang perlu diboikot, atau istilahnya terafiliasi Israel, masih eksis dan hidup di tengah masyarakat," kata Syauqi.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, H Ikhsan Abdullah, mensinyalir sejumlah perusahaan multinasional asing yang terafiliasi Israel melakukan perlawanan balik atas gerakan boikot di berbagai negara. Termasuk, sambung dia, di Indonesia dengan memanfaatkan ketidakseragaman daftar boikot yang beredar luas di tengah masyarakat.
"Perlu ada kesamaan pandang soal ini, sehingga Muslimin tidak ragu mana yang harus diboikot dan mana yang tidak," kata Ikhsan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika