REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Center fo Southeast Asian Studies (CSEAS) Indonesia Wakhyono Budianto menekankan pentingnya pengelolaan sampah plastik. Sebab, sampah plastik memiliki dampak cukup besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Dalam diskusi daring yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diikuti dari Jakarta, Selasa (11/6/2024), Wakhyono Budianto menjelaskan bahwa sampah plastik yang dibakar akan menghasilkan emisi hasil pembakaran mengandung dioksin yang bersifat karsinogenik.
"Kalau sampah plastik dibakar kemudian asapnya terhirup dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, frekuensi yang terus menerus itu bisa menimbulkan atau memicu timbulnya pertumbuhan sel kanker pada tubuh manusia," ujar akademisi di Politeknik Kesehatan Jakarta II.
Tidak hanya itu, menurut dia, sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dan bocor ke lingkungan dapat menyebabkan munculnya mikroplastik di ekosistem. Mikroplastik dapat muncul ke lingkungan ketika terjadi penguraian di alam yang menyebabkan lepasnya partikel-partikel plastik di ekosistem.
Dia mengatakan partikel-partikel tersebut, karena ukurannya yang kecil, dapat berakhir ke air, udara maupun makanan.
"Memang saat ini yang paling memungkinkan untuk mengelola sampah plastik adalah dengan prinsip 3R yakni reduce, reuse dan recycle. Kita harus memilah sampah plastik yang bisa dikurangi atau reduce volumenya, kemudian yang bisa digunakan kembali untuk fungsi yang lain," ujarnya.
Selain itu, kata dia, sampah plastik juga dapat didaur ulang menjadi produk lain yang memiliki daya guna. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik KLHK, sampah plastik berkontribusi terhadap 18,67 persen dari total komposisi sampah nasional dengan mayoritas sampah adalah jenis sisa makanan.
Berdasarkan data SIPSN, terdapat total 23,3 juta ton timbulan sampah pada 2023 dengan sebanyak 66,79 persen di antaranya berhasil terkelola lewat berbagai metode dan 33,21 persen di antaranya tidak terkelola.
Ikuti Whatsapp Channel Republika