REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, skema melintas (murur) dalam penyelenggaraan ibadah haji lebih menjamin keselamatan jamaah dari kelompok lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi (risti). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas.
Menurut dia, perjalanan haji untuk jamaah lansia dan risti lebih baik dilakukan dari Arafah langsung lanjut ke Mina, serta mabit di Muzdalifah. Dengan perkataan lain, skema murur dapat menjadi opsi utama bagi mereka.
“Saya tahun 2008 (berangkat) haji, begitu juga tahun 2019. Tempat di sini (Muzdalifah --Red) masih luas sehingga kalau mobil (bus) parkir di sini, meskipun sempit-sempit, mampulah menampung. Namun, sekarang banyak bangunan. Di sini ada dibangun toilet,” kata Buya Anwar Abbas usai meninjau kesiapan sarana dan prasarana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, dikutip dari siaran pers yang diterima Republika, Rabu (12/6/2024).
Skema murur diambil sebagai antisipasi padatnya lokasi Muzdalifah lantaran dampak penambahan area toilet yang memakan lahan hingga lebih dari 20 ribu meter persegi. Di samping itu, ada pula pemindahan penempatan jamaah di area perluasan Mina (Mina Jadid) ke Mu’aisim. Buya Anwar meyakini, pemerintah Arab Saudi telah siap menyediakan berbagai hal untuk kelancaran pelaksanaan skema tersebut.
Ia memandang, pilihan mabit di Muzdalifah dengan murur patut menjadi pilihan bagi jamaah lansia dan risti. Di samping itu, MUI pun sudah membuat fatwa terkait hal tersebut.
“Dalam maqashid syariah ada hifdzunnafs ya. Ada pertimbangan keselamatan jamaah,” ujar Naib Amirul Hajj Indonesia untuk musim haji tahun 1445 H/2024 M itu.
Jamaah yang mengikuti murur beserta para pendampingnya akan mulai diberangkatkan dari Arafah langsung menuju Mina sejak pukul 19.00 malam waktu setempat. Menurut Buya Anwar, hal itu tidak mengurangi keabsahan ibadah haji karena pemberangkatan dimulai dari terbenamnya matahari.
“Memang, ada ulama mengatakan lewat jam 12 malam, tetapi situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Melihat space (luasan) sekarang ini, saya punya kesimpulan memang tidak mungkin,” ujar Buya Anwar.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah menggulirkan rencana pola mabit di Muzdalifah dengan skema murur. Hal ini menjadi bagian dari mitigasi makin sempitnya kawasan Muzdalifah, khususnya setelah terbangunnya toilet yang memakan lahan seluas dua hektar.
Berdasarkan catatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), area Muzdalifah yang diperuntukkan bagi jamaah haji Indonesia seluas 82.350 meter persegi. Pada 2023 lalu, area ini ditempati sekitar 183 ribu orang jamaah haji Indonesia yang terbagi dalam 61 maktab. Sementara itu, sekitar 27 ribu jamaah haji Indonesia (9 maktab) menempati area Mina Jadid. Alhasil, setiap orang pada saat itu hanya mendapatkan space sekitar 0,45 meter persegi di Muzdalifah.
Pada tahun ini, Mina Jadid tidak lagi ditempati jamaah haji Indonesia. Dengan demikian, 213.320 orang jamaah dan 2.747 petugas haji RI akan menempati seluruh area Muzdalifah. Padahal, pada musim haji 1445 H/2024 M ini juga ada pembangunan toilet yang mengambil tempat di Muzdalifah seluas 20 ribu meter persegi. Ruang yang tersedia untuk tiap jamaah pun, jika semuanya ditempatkan di Muzdalifah, kian menyempit, yakni menjadi 0,29 m persegi.
Karenanya, mabit Muzdalifah dengan skema murur menjadi ikhtiar pemerintah untuk dapat mengurangi kepadatan di Muzdalifah. Pemerintah menargetkan 55 ribu jamaah haji Indonesia akan melakukan skema murur.
Dengan skema ini, mabit (bermalam) yang dilakukan jamaah dengan cara melintas di Muzdalifah, setelah menjalani wukuf di Arafah. Mereka saat melewati kawasan Muzdalifah tetap berada di atas bus, tidak turun dari kendaraan. Kemudian, bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika