REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China telah menanggapi kabar tentang permintaan Hamas agar Beijing, bersama Rusia dan Turki, menjadi penjamin atas kesepakatan pembebasan sandera dengan Israel. Kabar itu dipublikasikan media penyiaran publik Israel, KAN, dan dikutip laman Times of Israel pada Rabu (12/6/2024).

“China sudah mencatat laporan tersebut. Konflik Gaza telah berlarut-larut selama lebih dari delapan bulan. Prioritas paling mendesak adalah melaksanakan secara penuh dan efektif resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, segera mencapai gencatan senjata, melindungi warga sipil, menjamin bantuan kemanusiaan dan memastikan pembebasan dini bagi semua orang yang ditawan,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian ketika ditanya tentang laporan KAN, Kamis (13/6/2024).

Lin menambahkan, Beijing akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan upaya tiada henti guna mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin. China, kata dia, juga siap berperan dalam meringankan situasi kemanusiaan di Gaza dan penerapan solusi dua negara Israel-Palestina.

Pada Rabu lalu, Times of Israel, mengutip laporan KAN, mengungkapkan bahwa terdapat perubahan yang diminta Hamas dalam usulan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Salah satu perubahan tersebut adalah Hamas menginginkan China, Rusia, dan Turki menjadi penjamin untuk setiap perjanjian yang dicapai dengan Israel.

Menurut KAN, tuntutan itu telah ditolak Israel dan Amerika Serikat (AS). Salah satu perubahan lain yang juga diminta Hamas adalah pembaruan jadwal gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, termasuk dari Rafah dan koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza. KAN memperoleh informasi tersebut dari seorang pejabat dari salah satu negara yang berperan dalam menengahi kesepakatan Israel-Hamas.

Pada Senin (10/6/2024) lalu, Dewan Keamanan PBB telah berhasil mengadopsi resolusi gencatan senjata yang disusun AS. Rancangan resolusi disahkan setelah memperoleh dukungan 14 negara anggota. Sementara satu negara anggota lainnya, yakni Rusia, memilih abstain.

Terdapat tiga fase dalam proposal gencatan senjata yang disusun AS. Fase pertama mencakup gencatan senjata segera, penuh, dan menyeluruh. Hal itu diikuti dengan pembebasan sandera, termasuk perempuan, lansia, dan yang terluka oleh kelompok perlawanan Palestina di Gaza. Pasukan Israel juga diserukan untuk menarik diri dari daerah berpenduduk di Gaza. Dengan demikian warga Palestina dapat pulang ke rumah dan lingkungan mereka, termasuk di wilayah utara. Proses pengiriman bantuan kemanusiaan juga dilakukan dalam fase pertama.

Fase kedua akan....

Ikuti Whatsapp Channel Republika