REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatatkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 sekitar Rp 6.685 triliun. BI mengeklaim, terjadi tren penurunan pada besaran ULN Indonesia.

Menurut data BI, ULN Indonesia pada April 2024 tercatat sebesar 398,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.685,86 triliun merujuk penghitungan kurs BI. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan angka ULN pada Maret 2024 sebesar 404,8 miliar dolar AS.

Baca: Boeing Tawarkan Peluang di Forum Industri Dirgantara Indonesia

"Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat kontruksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy) pada Maret 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Erwin mengatakan, ULN pemerintah melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat 189,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada Maret 2024 sebesar 192,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 0,9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca: RUPS 2024, PT Vale Putuskan tidak Bagi Dividen

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," jelas Erwin.

Menurut Erwin, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas. Di antaranya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah) serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen).

Kemudian, jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,6 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Erwin melanjutkan, ULN swasta juga mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada April 2024 tercatat sebesar 195,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan 198,0 miliar dolar AS pada Maret 2024.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,3 persen (yoy) menjadi 2,9 persen (yoy) pada April 2024. Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,7 persen (yoy) dan 2,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucap Erwin.

Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen pada April 2024 dari 29,3 persen pada Maret 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN. Dia menyebut, demi menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ucap Erwin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika