REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP secara hybrid pada Jumat (14/6/2024). Megawati disebut akan belajar soal konstruksi hukum nasional di usianya yang sudah menginjak 77 tahun.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan sudah melaporkan rencana kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati. Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Megawati mengatakan sekolah hukum ini wajib diikuti seluruh calon anggota legislatif terpilih di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto pada Jumat (14/6/2024).

Hasto menyebut Sekolah Hukum ini akan membahas persoalan bangsa menyangkut konsepsi supremasi hukum. Apalagi Hasto mengklaim kini terjadi pergeseran hingga hukum menjadi alat kekuasaan.

"Sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," ujar Hasto.

Rencananya, Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar selama satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta.

Materi yang dibahas ialah konstruksi hukum nasional mencakup etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum.

Beberapa pakar hukum akan memberikan materinya dalam Sekolah Hukum PDIP yaitu Prof Mahfud MD, Prof Gayus Lumbuun, Prof Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail. "Sekolah Hukum merupakan bentuk konsistensi sikap PDIP dalam membangun negara hukum," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika