REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta seluruh jamaah Indonesia memanfaatkan momentum puncak ibadah haji untuk merawat kemabruran.
"Saatnya dalam suasana penuh pengabdian dan kepasrahan ini setiap jamaah dapat menjadikan prosesi ibadah haji ini menjadi haji yang mabrur," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Haedar mengungkapkan proses wukuf di Arafah merupakan momentum segenap jiwa raga untuk menundukkan diri secara total di hadapan Allah SWT. Dia menilai, haji mabrur merupakan tingkat tertinggi dan capaian ideal dalam beribadah haji.
Ia menyampaikan, nabi bersabda tidak ada balasan yang lebih pantas dari haji yang mabrur selain surga. Dia juga menekankan, kemabruran itu tidak akan datang sendiri, manakala tanpa penghayatan yang berarti.
"Seluruh proses ibadah haji maupun segala rukun wajib dan sunahnya, jangan berhenti di ranah syariat atau formalitas semata, jadikan ibadah haji sebagai energi rohani dan pelaksanaan ibadah yang masuk ke jantung hakikat untuk membangun kesalehan diri yang optimal, kemabruran akan diukur dengan kemampuan kualitas diri sebagai insan mukmin," ujar dia.
Menurut Haedar, haji mabrur harus menjadi sebuah kepribadian, di mana kemabruran identik dengan ketaqwaan dengan menjadi orang yang muhsin. Ia berpesan agar para jamaah menjadikan ibadah haji sebagai tonggak terpenting dalam hidup sebagai Muslim untuk naik tingkat menjadi ihsan yang muhsin, muttaqin, dan insan yang shaleh dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, berbuat segala macam kebajikan hidup, dan berbuat ihsan terhadap sesama dan lingkungan.
"Kemabruran itu harus dijaga terus menerus sepanjang hayat, tidak perlu haji berkali-kali manakala kemabruran itu datang dan pergi lepas kembali," katanya.
Haedar berpesan agar jamaah calon haji Indonesia dapat merawat nilai-nilai kemabruran untuk menjadi insan yang mabrur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di hadapan Allah SWT nanti dapat menjadi insan yang diberi jalan terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika