REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kelompok dokter utama dan profesor kedokteran Korea Selatan berkumpul pada Rabu (18/6/2024). Pertemuan tersebut untuk membahas langkah selanjutnya atas rencana reformasi kedokteran oleh pemerintah setelah mengancam melakukan mogok tanpa batas waktu pekan depan, demikian kata sejumlah pejabat.

Beberapa komunitas dokter dan profesional kedokteran yang berafiliasi dengan Asosiasi Kedokteran Korea (KMA) pada Selasa (18/6/2024), mengadakan aksi mogok satu hari. Mereka mengancam akan melakukan mogok tanpa batas mulai 27 Juni kecuali pemerintah menerima tuntutan mereka. KMA selanjutnya akan mengadakan pertemuan dengan kelompok profesor kedokteran dan komite darurat dokter di rumah sakit Universitas Nasional Seoul (SNU). "Untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya bersama-sama melawan tindakan pemerintah,” kata seorang pejabat dewan.

Asosiasi itu menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan kuota sekolah kedokteran, merevisi beberapa langkah reformasi tersebut untuk memperkuat bidang medis yang penting, dan mencabut tindakan hukuman terhadap dokter magang dan mahasiswa kedokteran. Dokter magang di Korea Selatan telah meninggalkan pekerjaan mereka sejak akhir Februari sebagai bentuk protes atas keputusan kenaikan kuota, dan para profesor yang bertugas sebagai dokter senior di rumah sakit SNU telah menghentikan layanan mereka pada Senin (17/6/2024), dan diperkirakan lebih banyak rumah sakit utama yang akan mengikutinya.

Para pejabat mengungkapkan bahwa KMA berencana membentuk komite respons komunitas medis baru pada Kamis (20/6/2024), yang akan memimpin gerakan antipemerintah. Entitas yang diharapkan bergabung mencakup profesor kedokteran dan dokter junior yang berprestasi, tambah mereka.

Sementara itu, pemerintah dengan tegas menolak permintaan para dokter untuk mempertimbangkan kembali peningkatan kuota dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan ilegal apa pun. Pemerintah telah menyelesaikan kenaikan kuota penerimaan sekitar 1.500 siswa untuk sekolah kedokteran pada akhir bulan lalu, yang menandai peningkatan pertama dalam 27 tahun.

Kebuntuan selama berbulan-bulan antara pemerintah dan dokter telah mengganggu sistem layanan kesehatan di negara tersebut, dan tampaknya belum ada terobosan dalam waktu dekat. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa sekitar 14,9 persen dari 36.059 rumah sakit komunitas, tidak termasuk klinik gigi dan pengobatan Oriental, melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (18/6/2024).

Berikut ini rangkuman tuntutan para dokter di Korea Selatan terhadap pemerintah setempat:

1. Peningkatan kuota dokter

Para dokter menuntut pemerintah untuk meningkatkan kuota dokter yang dilatih setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dokter di Korea Selatan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

2. Perbaikan gaji dan kesejahteraan

Para dokter juga menuntut kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan. Mereka berpendapat bahwa gaji mereka saat ini tidak sepadan dengan jam kerja yang panjang dan tanggung jawab besar yang mereka emban.

3. Pengurangan beban kerja administratif

Dokter Korea Selatan mengeluhkan beban kerja administratif yang berlebihan, yang menghabiskan waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk merawat pasien. Mereka menuntut pengurangan beban administratif agar dapat fokus pada tugas medis mereka.

4. Reformasi sistem pendidikan kedokteran

Para dokter juga menuntut reformasi sistem pendidikan kedokteran di Korea Selatan. Mereka berpendapat bahwa sistem saat ini terlalu berfokus pada ujian dan kurang menekankan pada pelatihan praktis dan pengembangan keterampilan klinis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika