REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan jika pemanfaatan basis satu data sangat penting dalam menyukseskan berbagai program pemerintah. Satu Data sebagai basis pengambilan kebijakan pemerintah.

Hal itu diungkap Al Muktabar seusai mengikuti kegiatan Launching Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Al Muktabar mengungkapkan, basis satu data itu menjadi kunci dari keberhasilan agenda program pemerintah seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Di Provinsi Banten sendiri satu data itu sudah kita jalankan sebagai basis pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan kemasyarakatan," ujarnya.

Pada kegiatan yang mengambil tema Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045 itu, Al Muktabar juga memberikan masukan agar pemerintah bisa mengoptimalkan digitalisasi satu data yang berbasis NIK.

Pasalnya, dengan semuanya sudah menerapkan dan terintegrasi pada sistem digital, itu akan dapat mempercepat proses pelayanan masyarakat dan pembangunan. Tidak ada lagi melakukan input secara manual yang itu membutuhkan proses cukup panjang.

"Jadi orang yang pindah dari satu kota ke kota lainnya itu tidak lagi harus mengurus administrasi kependudukan, tapi tinggal mengurus sendiri saja di satu aplikasi yang itu sudah terintegrasi secara nasional," jelasnya.

Sinkronisasi data juga penting dalam penyusunan RPJMD maupun RPJPD Provinsi Banten yang saat ini masih dalam proses. Penyusunan itu kalau tidak didukung oleh basis data yang kuat, maka sasaran kita menuju Indonesia Emas 2045 susah dicapai.

"Dari basis satu data yang kuat itulah kita bisa memperkirakan agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan," ucapnya. (ADV)