REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga untuk merespons pelemahan rupiah ke Istana Negara pada Kamis (20/6/2024) malam. Setelah pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Tim Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran kabinet mendatang.

"Mengenai program-program baru, sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program-program tersebut," ujar Menkeu saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan anggaran kabinet mendatang termasuk program-programnya, akan dibahas secara terpisah dan dijelaskan oleh tim Prabowo Subianto untuk kebutuhan pemerintahan baru nantinya. Namun, dari sisi RAPBN 2025, kata dia, karena dibahas dan dilakukan persiapan sejak saat ini, maka perhitungan sudah dilakukan.

"Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja, ke depan juga. Dan juga dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di level 3 persen, dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level affordable dan prudent, sehingga bisa menjadi fondasi stabilitas bagi pemerintahan baru," kata dia.