REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR- Malaysia menegaskan kembali komitmennya terhadap Kebijakan Satu China sesuai dengan Komunike Bersama yang ditandatangani oleh para pemimpin kedua negara pada 31 Mei 1974 sebagai bentuk membangun rasa saling percaya strategis tingkat tinggi.
Hal itu tertuang dalam Pernyataan Bersama antara Republik Rakyat China dan Malaysia tentang Memperdalam Kemitraan Strategis Komprehensif menuju Komunitas China-Malaysia dengan Masa Depan Bersama yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia dan diakses di Kuala Lumpur, Jumat (21/6/2024)
Pernyataan itu menyebutkan bahwa sesuai dengan Kebijakan Satu China, Malaysia mengakui bahwa Taiwan tidak dapat dicabut dari wilayah Republik Rakyat China, agar mencapai reunifikasi nasional dan dengan demikian tidak akan mendukung seruan apapun untuk kemerdekaan Taiwan.
Kedua negara mengonfirmasi komitmen mereka untuk menjaga stabilitas sosial, menjaga keamanan nasional dan meningkatkan persatuan nasional.
Pemimpin dua negara setuju untuk memperluas kerja sama di bidang industri pertahanan dan meningkatkan pertukaran dan kerja sama keamanan nasional. Selain itu, kedua pihak menegaskan kembali menolak bentuk apapun dari terorisme dan akan memperkuat kerja sama di bidang keamanan penegakan hukum dan anti-terorisme.
Pernyataan itu juga menyebutkan kedua negara sepakat bersama-sama mengatasi kejahatan lintas negara dan berkontribusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.
Isu Laut China Selatan Pernyataan bersama tersebut menyebutkan kedua negara menekankan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan, setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, melalui konsultasi dan negosiasi persahabatan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.
Kedua belah pihak akan meluncurkan dialog bilateral mengenai pengelolaan masalah maritim sedini mungkin untuk mendorong dialog dan kerja sama maritim.
Selain itu, Malaysia akan bekerja sama dengan negara-negara lain ASEAN untuk melaksanakan Deklarasi tersebut secara penuh dan efektif mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC) secara keseluruhan dan menantikan kesimpulan awal dari Kode Etik di Laut China Selatan (CoC) yang efektif dan substantif.
Perdana Menteri China Li Qiang baru saja melakukan lawatan kerja resmi ke Malaysia dalam rangka 50 tahun bilateral China-Malaysia, melakukan audiensi dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan sempat berbagi pengalaman dengan PM Li selama kunjungannya di Malaysia. Diskusi menyentuh banyak hal dan tidak terbatas pada urusan perdagangan dan bisnis di mana dirinya merasa ada rasa hormat, keramahan dan pemahaman yang utuh mengenai budaya dan perbedaan.
Tentu saja ada permasalahan yang saling bertentangan, kata Anwar melalui akun media sosialnya. Namun diupayakan dalam suasana persahabatan yang erat dan saling memahami pandangan, pendapat dan sikap tegas kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika