REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya menyiapkan pasukan untuk memenuhi kebutuhan Mabes TNI dalam misi perdamaian di Gaza.

"Mabes akan meminta dari setiap mabes angkatan, apa yang dikirimkan. Di situlah kami akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan," kata Brigjen TNI Kristomei saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2024).

Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan pasukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan di Gaza seperti pasukan medis, pasukan untuk membangun infrastruktur, dan pasukan pengamanan.

Kadispen TNI AD menegaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan beragam alat utama sistem senjata (alutsista) untuk dikirim ke Gaza guna memenuhi kebutuhan misi perdamaian.

Meski demikian, Brigjen TNI Kristomei tidak memerinci berapa alutsista dan pasukan TNI AD tersebut.

"Intinya Pemerintah menyatakan siap membantu. Maka, kami pastikan kami siap, tinggal tunggu perintah dari Mabes TNI," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi perdamaian di Gaza.

Pasukan tersebut akan bertugas di bidang pengamanan, pembangunan fasilitas umum, hingga tenaga medis.

Tidak hanya itu, TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan, hingga bantuan logistik.

Agus memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan pihak TNI mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan bahwa pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, dilakukan apabila mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Untuk pengiriman PKO (peacekeeping operation) ya, harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Presiden terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB," kata Retno usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Hal itu disampaikannya....