REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menyetujui kerja sama keamanan yang erat melalui konsultasi “tepat waktu”. Kerja sama itu disepakati setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian keamanan baru pekan ini.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul pada Jumat (21/6/2024) melontarkan pernyataan tersebut mengomentari panggilan telepon yang berulang kali dilakukan dengan Menlu AS Antony Blinken dan Menlu Jepang Yoko Kamikawa.
“Menanggapi ancaman Korea Utara, kami sepakat untuk memperkuat hubungan Korea Selatan-AS yang kuat. Aliansi dan kerja sama keamanan antara negara-negara Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, serta bekerja sama secara erat untuk memimpin tanggapan tegas masyarakat internasional,” kata Cho dalam pertemuan dengan wartawan.
Pada Rabu (19/6/2024), Vladimir Putin dan Kim Jong-un menandatangani perjanjian “kemitraan strategis komprehensif” yang mencakup sebuah artikel yang menyerukan satu pihak untuk memberikan bantuan militer kepada pihak lain “tanpa penundaan” jika terjadi invasi bersenjata.
“Saya pikir sangat berarti jika kami mengirimkan pesan yang kuat melalui kerja sama yang erat melalui konsultasi tepat waktu dengan negara-negara sahabat seperti AS dan Jepang,” tambahnya.
Cho berada di New York untuk menghadiri pertemuan resmi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai keamanan siber yang berlangsung pada Kamis (20/6/2024). Cho memimpin pertemuan dewan saat Korea Selatan memegang jabatan presiden bergilir DK PBB bulan ini.
“Seiring dengan berjalannya kita sebagai presiden DK PBB pada saat yang penuh tantangan ini, kita akan melakukan upaya untuk memastikan bahwa peran kita sebagai presiden DK PBB akan berfungsi sebagai peluang untuk memperluas cakrawala diplomasi kita dan meningkatkan posisi kita sebagai negara penting global,” ujarnya.
Pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol telah berupaya untuk berperan sebagai "negara penting global" untuk berkontribusi lebih banyak dalam mengatasi masalah global seiring dengan pertumbuhan nasionalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika