REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai usulan defisit anggaran sebesar 2,29 persen hingga 2,82 persen dari PDB dalam RAPBN 2025 akan membebani pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Eko menyampaikan defisit anggaran tersebut akan menjadi rekor tertinggi sepanjang berdiri negeri ini. 

"Bagi saya ini tetap mengekang pemerintahan baru. Kalau ada gejolak ekonomi luar biasa maka ruang untuk manuver sempit dan semakin sulit negoisasi dengan DPR," ujar Eko dalam seminar Indef bertajuk "Presiden Baru, Persoalan Lama" di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Berdasarkan data pemerintahan sebelumnya saat RAPBN masa transisi, Eko memaparkan RAPBN 2005 tercatat sebesar 0,8 persen dari PDB, kemudian naik menjadi 1,6 persen dari PDB pada 2010, lalu 2,32 persen dari PDB pada 2016, dan 1,52 persen hingga 1,75 persen dari PDB pada 2020. Eko berharap realisasi defisit anggaran tidak lebih dari 2,5 persen demi memberikan ruang fiskal dalam mengantisipasi dinamika ekonomi ke depan.  

"Pemerintahan baru biasanya tidak menggeber defisit anggaran di awal supaya kalau ada gejolak ekonomi luar biasa masih ada ada relaksasi atau negoisasi dengan DPR. Saya harap nanti masih di bawah 2,5 persen sehingga masih ada ruang untuk manuver secara politik," kata Eko.