REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah sebaiknya menyerahkan keputusan harga BBM nonsubsidi kepada Pertamina agar sesuai harga keekonomian. Hal ini akan menguntungkan pemerintah lantaran tidak perlu lagi membayar kompensasi saat BBM nonsubsidi berada di bawah harga keekonomian. 

"Namun, pemerintah jangan menaikan harga BBM subsidi pada Juli 2024," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Kendati harga minyak dunia cenderung naik hingga mencapai 80,72 dolar AS per barel, Fahmy menyampaikan rata-rata harga minyak dunia lebih rendah dari Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN. Pun jika mengacu pada inflasi yang masih terkendali sebesar 2,8 persen pada Mei, meski kurs rupiah kian melemah sebesar Rp 16.400 per dolar AS.

"Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsdi pada Juli 2024," ucap Fahmy.