Rabu 26 Jun 2024 19:10 WIB

Guru Besar UIN Walisongo Respons Deligitimasi Kiai NU Sebab Dekat Pemerintah

Tudingan cinta dunia banyak dituduhkan ke ulama NU

Red: Nashih Nashrullah
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kanan) serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) menghadiri acara Halal bihalal di Gedung PBNU, Jakarta, Ahad (28/4/2024). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar halal bihalal bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju dan duta besar negara sahabat.
Foto: Republika/Prayogi
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kanan) serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) menghadiri acara Halal bihalal di Gedung PBNU, Jakarta, Ahad (28/4/2024). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar halal bihalal bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju dan duta besar negara sahabat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Prof Syamsul Ma’arif mengatakan bahwa hubungan ulama dan umara atau pemimpin pemerintahan sudah terjalin kuat sejak lama.

Menurut dia, akrabnya kaum ulama dengan unsur pemerintahan di Indonesia sudah dimulai dari masa perjuangan kemerdekaan. Kala itu, imbuhnya, para kiai ikut menyerukan santri-nya untuk ikut berjihad mengusir penjajah.

Baca Juga

"Hubungan ulama dan umara di Indonesia begitu kuat dan ini sudah berlangsung sejak lama. Hal ini bisa tergambar dari seruan Mbah Hasyim Asy’ari di masa perjuangan, yang berbunyi ‘hubbul wathan minal iman,’ artinya ‘cinta negara atau nasionalisme adalah bagian dari keimanan’," ucap Syamsul dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (26/4/2024).

Dia menyebut, kedekatan kedua pihak ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ulama yang memiliki kedekatan tertentu dengan pemerintah tidak bisa langsung dinilai sebagai kezaliman, terlebih jika menelisik akar historis simbiosis keduanya yang sudah tertanam sebelum Indonesia merdeka.