REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah isu ayahnya sekaligus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ikut campur mendorong dirinya maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. "Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," kata Kaesang di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Menurut Kaesang, pihak yang berhak memutuskan siapa yang akan maju mewakili PSI dalam pilkada adalah dirinya selaku ketua umum. Beberapa hal pun akan menjadi pertimbangan Kaesang dalam menentukan siapa sosok yang akan maju pada Pilgub Jakarta.

Salah satu pertimbangannya adalah banyaknya pihak yang datang ke PSI untuk meminta dukungan partai berlambang mawar merah itu. "PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," kata Kaesang.

Terlepas dari itu, Kaesang berharap pihak yang menyebar isu tersebut tidak mencederai momentum Pilkada 2024, dengan berita hoaks yang menyesatkan masyarakat. "Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas." kata Kaesang

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menuding Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang kepada partai-partai politik untuk diusung pada Pilgub Jakarta. Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 M Ridwan Kamil.

Adapun DPW PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur Jakarta. "Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Elva menjelaskan, partainya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Di antaranya, penanganan masalah kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.