REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store memastikan negara Nordik tersebut akan menerima dan merawat warga Palestina yang terluka dari Jalur Gaza, lapor media setempat. Norwegia akan berpartisipasi dalam upaya internasional untuk membantu warga Palestina yang sangat membutuhkan perawatan di rumah sakit, sebut media VG.
Pemberitahuan tersebut muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama dengan Uni Eropa mengatakan ada sebanyak 9.000 warga Palestina yang membutuhkan evakuasi medis segera pada akhir 2024, di tengah serangan brutal Israel di Gaza.
Selain itu, Norwegia juga akan membantu menerbangkan warga Palestina yang membutuhkan perawatan ke negara-negara lain.
"Dengan cara ini, kami dapat berkontribusi membantu banyak orang daripada kemampuan kami untuk membawa mereka ke Norwegia untuk berobat,” kata Store kepada VG, Kamis (27/6/2024).
Pemerintah memutuskan untuk membawa 20 pasien beserta keluarga mereka dari Gaza untuk dapat diterbangkan ke Norwegia dan mendapatkan perawatan di rumah sakit negara itu, ujar perdana menteri.
“Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk. Sistem kesehatan telah hancur. Oleh karena itu, hal terpenting yang dapat dilakukan Norwegia adalah mendukung pekerjaan kesehatan dan kemanusiaan di Gaza dan sekitarnya, misalnya dengan memperkuat rumah sakit,” tegas Store.
Pada Desember tahun lalu, organisasi kesehatan dan PBB memperingatkan bahwa sistem layanan kesehatan di Gaza telah runtuh. Laporan terbaru menyebutkan hanya 12 dari 36 rumah sakit di Gaza yang beroperasi sebagian saat ini.
Bulan lalu, Norwegia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Lebih dari 37.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 86.400 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Hampir sembilan bulan setelah agresi militer Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika