REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati pada Sabtu mengatakan negaranya dalam keadaan perang akibat ancaman dan serangan dari Israel. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah serangan lintas batas antara kelompok Hizbullah Lebanon dan pasukan Israel ketika Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikannya di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 37.800 orang sejak 7 Oktober 2023.
"Ancaman yang kita hadapi seperti perang psikologi. Pertanyaan semua orang adalah 'apakah itu perang?' Ya, kita dalam keadaan perang. Akibat serangan Israel, ada banyak korban tewas dari pihak sipil dan non sipil dan desa-desa yang hancur," kata Mikati dalam pernyataan pada Sabtu (29/6/2024).
Pada 18 Juni, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan bahwa pihaknya telah menyetujui rencana operasional serangan di Lebanon. Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz kemudian mengatakan bahwa Israel "sedikit lagi" memutuskan untuk "mengubah aturan" terhadap Hizbullah dan Lebanon, mengancam akan menghancurkan gerakan tersebut "dalam perang habis-habisan" dan "memukul keras" Lebanon.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan bahwa gerakan tersebut dapat menyerang Israel utara jika konfrontasi semakin meningkat. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memburuk setelah dimulainya serangan militer Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023.
IDF dan pasukan Hizbullah saling baku tembak di kawasan sepanjang perbatasan setiap hari. Kementerian Luar Negeri Lebanon mengatakan sekitar 100.000 orang harus meninggalkan rumah-rumah mereka di wilayah perbatasan, sementara Kemenlu Israel mengatakan sebanyak 80 ribu warganya harus melakukan hal yang sama.
Otoritas Bahrain, Sabtu (29/6/2024), mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Lebanon selatan. Kementerian Luar Negeri "telah memantau perkembangan dan eskalasi militer di perbatasan Lebanon-Israel," kata Kementerian Luar Negeri Bahrain, seperti dikutip Kantor Berita resmi Bahrain.
Bahrain menyatakan keprihatinannya atas eskalasi tersebut, tambahnya. Kementerian menekankan "perlunya menghindari eskalasi militer dan mencegah perluasan konflik di kawasan untuk menjaga keamanan Lebanon, sambil berupaya mencapai keamanan, perdamaian dan stabilitas di kawasan."
Bahrain juga mendesak "gencatan senjata antara kedua pihak dan mengambil solusi damai melalui negosiasi untuk menjaga kehidupan penduduk sipil dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan."
Kerajaan Bahrain meminta "Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan intervensi, memberikan perhatian yang layak terhadap bentrokan militer di perbatasan Lebanon-Israel, dan segera mengeluarkan resolusi gencatan senjata untuk mencegah konflik meningkat."
Mereka juga memperingatkan "dampak serius terhadap keamanan dan stabilitas regional dan internasional jika konflik meluas."
Ikuti Whatsapp Channel Republika