REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Mei 2024 tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang belum menentu. Kondisi perekonomian nasional juga terjaga stabil dengan inflasi yang terkendali serta konsumsi dan produksi yang berada pada level yang baik.
Dalam paparannya, hingga Mei 2024 tercatat pendapatan negara mencapai nilai Rp 1.123,5 triliun atau 40,1 persen dari target APBN (turun 7,1 persen yoy), sedangkan belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 1.145,3 triliun atau 34,4 persen dari pagu (naik 14 persen yoy). Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit APBN di angka Rp 21,8 triliun, atau setara dengan 0,10 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Secara terpisah, neraca perdagangan Indonesia justru menunjukkan surplus berturut-turut hingga bulan ke-49. Data per Mei 2024 mencatatkan penurunan pertumbuhan impor sebesar 8,8bpersen (yoy), sementara ekspor tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), yang tentunya memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Menyambung hal tersebut, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan bahwa penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai juga mengalami sedikit hambatan. Hingga Mei lalu penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai nilai Rp 109,1 triliun atau 34 persen dari target yang ditetapkan, tetapi nilai ini turun 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya dalam periode yang sama.
Menurutnya, penurunan tersebut dipicu oleh penerimaan bea masuk dan cukai yang melambat. Hingga akhir Mei lalu, tercatat realisasi bea masuk sebesar Rp20,3 triliun atau 35,4 persen dari target (turun 0,5 persen yoy), bea keluar sebesar Rp 7,7 triliun atau 43,9 persen dari target (naik 49,6 persen yoy), dan cukai sebesar Rp 81,1 triliun atau 33 persen dari target (turun 12,6 persen yoy).
“Penurunan bea masuk dipengaruhi turunnya rata-rata tarif efektif dan penerimaan dari komoditas utama seperti gas alam, kendaraan roda empat, suku cadang kendaraan, dan besi/baja lembaran. Sedangkan penurunan cukai dipengaruhi oleh shifting produksi hasil tembakau (HT) golongan I ke golongan II dan III, serta kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai. Namun penerimaan kepabeanan dan cukai masih ditopang sektor bea keluar yang tumbuh 49,6 persen karena adanya dampak implementasi kebijakan relaksasi mineral,” jelasnya.
Di sisi lain, kinerja fasilitasi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga Mei 2024 menunjukkan hasil yang positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan tercatat sebesar Rp13,8 triliun, dengan kontribusi signifikan dari kawasan berikat yang mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor senilai USD37,6 miliar, investasi USD 12,3 miliar, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,97 juta orang. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja pengawasan juga menunjukkan peningkatan jumlah penindakan, yaitu sebanyak 14.752 kasus, dengan fokus utama pada pengawasan komoditas seperti hasil tembakau, minuman mengandung etil alcohol (MMEA), NPP, obat, dan tekstil.
“Capaian positif ini tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kami mengucapkan terima kasih, besar harapan kerja keras bersama ini dapat berlanjut sehingga dapat mendukung kinerja APBN dan DJBC di tahun 2024 serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan,” tutup Encep.
