REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeklaim menganggarkan belasan triliun rupiah untuk mengentaskan kemiskinan. Alokasi anggaran itu disebut yang paling besar di antara daerah lain di Indonesia.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 18,96 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Langkah itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dan agenda 2030 Pemprov DKI Jakarta.
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa, Rp 18,96 triliun dalam rangka salah satunya mengimplementasikan program SDGs," kata Heru saat membuka International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Dia menjelaskan, alokasi itu tak hanya diperuntukkan dalam bantuan langsung. Menurut dia, alokasi anggaran itu juga digunakan untuk memberikan subsidi transportasi, dukungan finansial untuk pendidikan, hingga kesehatan.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan meningkatkan ketahanan pangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain menggerakkan berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui BUMD Food Station Tjpinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan.
"Pemberian sembako murah ini kami rutin bisa hampir setiap dua hari sekali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan di berbagai kelurahan. Harapannya agar kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia, sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi," ujar Heru.
Menurut Heru, Pemprov DKI juga melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera. Berbagai upaya itu dilakukan tak lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
