REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Bank BCA Syariah pada Selasa (2/7/2024) hari ini di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap dari MoU ini berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hematnya, poin peningkatan taraf hidup rakyat ini sering terabaikan. Oleh karena itu, dia berpesan supaya perbankan lebih-lebih milik negara untuk mengingat poin tersebut.

“Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,” katanya.

Negara diharapkan hadir dan mengatur sedemikian rupa supaya hal itu bisa direalisasikan oleh perbankan. Haedar optimis semua pihak ingin merealisasikan itu, tapi semua memiliki dinamika masing-masing yang berdampak pada lupa dari tujuan semula.

“Akibatnya bukan untuk sebanyak-banyaknya rakyat banyak, tapi malah kepada segelintir orang,” imbuhnya.

Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi ini menjelaskan, dalam sebuah sistem atau tatanan birokrasi, Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem good government dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasi tersebut.

“Muhammadiyah paling suka sistem yang good government dan profesional. Mengangkat orang sesuai dengan ahlinya, kalau urusan diserahkan bukan ke ahlinya akan menyebabkan kehancuran,” tuturnya.

Pos-pos penting publik diharapkan... Selanjutnya...