REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar menyebut, Mabes TNI menunggu penyelidikan polisi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus tewasnya wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut) pada 27 Juni 2024. Nugraha memberikan sinyal saat ini TNI belum dapat memastikan kebenaran adanya oknum prajurit yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Kami serahkan kepada yang menyelidiki saat ini. Kami menunggu semuanya. Jadi, proses ini berjalan kami menunggu lembaga yang bekerja. Kita tunggu saja mudah-mudahan semua bisa jelas dalam waktu dekat," kata Nugraha menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/7/2024).
Nugraha menegaskan, jika memang ada oknum prajurit terlibat, ada hukuman menanti untuk yang bersangkutan. "Kami punya aturan hukum militer, disiplin. Panglima juga punya aturan punishment (hukuman) dan reward (hadiah). Prajurit yang bagus (prestasinya) pasti dihargai," kata Nugraha.
Wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu meninggal dunia bersama tiga anggota keluarganya dalam rumahnya yang terbakar di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut pada 27 Juni 2024. Tiga anggota keluarganya Rico yang meninggal itu terdiri sang istri Elfrida Boru Ginting (48 tahun), anaknya Sudi Investasi Pasaribu (12), dan cucunya Loin Situkur (3).
Insiden kebakaran dan tewasnya Rico bersama tiga anggota keluarganya diduga terkait dengan berita judi online yang dibuat korban sebelum meninggal. Tim Pencari Fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumatera Utara, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, ikut mendalami kasus tersebut.
Hasil penyelidikan mereka menunjukkan ada dugaan kuat kejadian tewasnya Rico dan keluarganya melibatkan oknum prajurit TNI. Dewan Pers terkait kasus itu pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut untuk membentuk tim penyelidikan yang adil dan imparsial.
Sementara terkait dugaan keterlibatan prajurit, Dewan Pers juga mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan setempat untuk juga membentuk tim penyelidikan dan mengusut dugaan itu secara terbuka.