REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dua belas mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat yang mengundurkan diri karena kebijakan pemerintahan Biden mengenai Gaza mengeluarkan pernyataan yang menyebutnya sebagai kegagalan dan ancaman terhadap keamanan nasional AS.

“Kedok diplomatik Amerika dan aliran senjata yang terus menerus ke Israel telah memastikan keterlibatan kami yang tak terbantahkan dalam pembunuhan dan kelaparan terhadap penduduk Palestina yang terkepung di Gaza,” kata mereka dalam pernyataan bersama, Rabu.

Kebijakan Biden tersebut merupakan perbuatan yang tidak hanya tercela secara moral dan jelas-jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hukum AS, namun juga menjadi sasaran Amerika. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh empat mantan pejabat Departemen Luar Negeri, satu dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), tiga dari militer AS, dan empat staf politik, ditujukan kepada pemerintahan Biden dengan proposal kebijakan terkait perang Israel di Gaza.

“Kebijakan keras ini membahayakan keamanan nasional AS dan nyawa para anggota militer dan diplomat kami seperti yang telah terlihat dengan terbunuhnya tiga anggota militer AS di Yordania pada bulan Januari dan evakuasi fasilitas diplomatik di Timur Tengah,” ucap mereka.

Para mantan pejabat tersebut juga menuturkan bahwa kebijakan Presiden Biden menimbulkan risiko keamanan bagi warga Amerika di dalam dan luar negeri. Mereka turut menuduh kebijakan pemerintah AS mengancam kepentingan AS di seluruh kawasan dan mengatakan bahwa kredibilitas AS telah sangat dirusak di seluruh dunia pada saat negara tersebut sangat membutuhkannya dan ketika dunia sedang memasuki era baru persaingan strategis.

Menurut mantan pejabat AS yang menggambarkan kebijakan Gaza saat ini sebagai kebijakan yang “gagal”, kebijakan tersebut tidak membuat warga Israel “lebih aman” dan telah “memberikan keberanian kepada ekstremis” sekaligus berdampak buruk bagi rakyat Palestina.

"Sebagai sekelompok orang Amerika yang berdedikasi dalam melayani negara kami, kami bersikeras bahwa ada cara lain," sebut pernyataan itu. Pernyataan tersebut juga menyeru pemerintah AS untuk memastikan perluasan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut serta mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.