Sabtu 06 Jul 2024 20:09 WIB

Bank Nagari Ikut Terdampak Akibat Bencana di Sumbar

Kendala yang sangat dirasakan ialah terganggunya pengembalian angsuran debitur.

Red: Friska Yolandha
Kantor pusat Bank Nagari di Kota Padang, Senin (2/11).
Foto: Republika/Febrian Fachri
Kantor pusat Bank Nagari di Kota Padang, Senin (2/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang kini telah bertransformasi menjadi Bank Nagari ikut terdampak oleh bencana yang terjadi silih berganti di daerah itu sejak Desember 2023. Direktur Utama Bank Nagari Gusti Chandra menyebut kinerja yang terdampak itu sebagian besar pada kantor cabang yang berada di daerah bencana.

"Sejak Desember 2023, bencana silih berganti datang di Sumbar. Dimulai dengan banjir di Padang dan Pesisir Selatan, banjir dan tanah longsor serta letusan Gunung Marapi di Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan Padang Pariaman pada 11 Mei 2024 membuat kita harus memutar otak mengatasi dampak pada kinerja bank," katanya, Sabtu (6/7/2024).

Baca Juga

Ia menyebut, dampak yang sangat dirasakan berkaitan dengan terjadinya pemburukan kualitas, terganggunya share debitur sehingga pengembalian angsuran menjadi terkendala.

"Kantor Cabang yang terimbas bencana ini antara lain KC Painan, KC Batusangkar, dan KC Padang Panjang," katanya.

Gusti mengatakan hasil perhitungan per 13 Juni 2024, terdapat 73 debitur yang terdampak langsung dengan rincian 48 debitur KUR dan 25 debitur Non KUR, dengan total outstanding kredit sekitar Rp 23,99 miliar.

Sedangkan dari sisi tabungan, terjadi penurunan di beberapa kantor cabang yang terdampak langsung seperti KC Syariah Batusangkar dan KC Payakumbuh, KC Painan, KC Lubuk Alung (termasuk KCP Sicincin) akibat terbatasnya akses jalan yang terputus total akibat banjir bandang.

Bank Nagari, menurut Gusti , harus memutar otak untuk mengatasi dampak tersebut agar tidak berpengaruh pada kinerja bank secara keseluruhan pada 2024.

"Kita menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi kondisi ini diantaranya tetap terus pemberian KUR, namun lebih selektif dengan tetap merupakan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Kemudian merespon melalui langkah pemberian stimulus-stimulus dari berbagai program yang diberikan pemerintah.

Lalu, monitoring KUR secara rutin baik segi posisi maupun kualitas, monitoring proses klaim penjaminan dan pembayarannya dari pihak asuransi dan terakhir melakukan restrukturisasi kepada debitur non-KUR.

Ia optimistis strategi itu bisa menjadi jawaban terhadap kondisi yang terjadi di Sumbar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement