REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berterima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran pemerintah yang telah berkomitmen menguatkan tata kelola keuangan selama 10 tahun terakhir sebagai landasan kuat bagi pemerintah selanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

“Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik,” ucap Isma.

LKPP tersebut merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti memperoleh opini WTP ke-8 sejak LKPP Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK dinilai telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi dan profesionalisme BPK serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan semakin mendorong kepercayaan para pemangku kepentingan di lingkup sektor publik.

“Capaian membanggakan ini tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara, mengingat perjalanan memperoleh opini WTP tidak mudah,” ujarnya.

Kendati sempat menghadapi pandemi Covid-19 selama periode 2020-2022, pemerintah dinyatakan telah berupaya seoptimal mungkin dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa mengesampingkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP

Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan dinilai membawa kondisi ekonomi dan sosial Indonesia pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap BPK terkait pengelolaan uang negara.

"Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ungkap dia.

Keadaan saat ini disebut berada dalam fase transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu, Presiden menginginkan BPK dan seluruh komponen bangsa mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik, serta menjaga keberlanjutan demi membawa kemajuan Indonesia.

Kepala Negara juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibilitas, dan selalu berorientasi pada hasil.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kita semakin hari, semakin tahun makin baik,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika