REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi turun 46 poin atau 0,29 persen menjadi Rp 16.304 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 16.258 per dolar AS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi rupiah akan menguat pada semester II-2024.
“Nilai tukar rupiah semester II kita perkirakan bergerak di Rp 16.000 hingga Rp 16.200, sehingga keseluruhan tahun Rp 15.900 hingga Rp 16.100, di atas dari asumsi makro di APBN yang berada di Rp 15.000,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, beberapa hari lalu.
Menkeu menyebut pergerakan nilai tukar rupiah utamanya akan dipengaruhi oleh kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga, menimbang kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat saat ini.
Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan pada kisaran 6,9 persen hingga 7,1 persen pada semester II-2024, sama halnya dengan outlook untuk sepanjang 2024. Sementara pada semester I, realisasi tingkat imbal hasil SBN sekitar 6,85 persen, di atas asumsi APBN 2024 yang sebesar 6,7 persen.
Inflasi diperkirakan berada pada rentang 2,7 persen hingga 3,2 persen pada semester II dan sepanjang 2024, tak terlampau jauh dari target APBN 2,8 persen. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5 persen hingga 5,2 persen untuk semester II dan outlook 2024. Permintaan domestik disebut masih cukup kuat untuk perekonomian nasional, namun perlu kewaspadaan dengan berbagai risiko global.
Harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan pada rentang 79-85 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 580 ribu-609 ribu barel per hari; dan lifting gas 975-1.007 ribu barel setara minyak per hari. Adapun defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen badan usaha milik negara (BUMN), serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli, dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
