REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai pada 20 Oktober 2024.
"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ujar Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Baca: PT Freeport Indonesia Beri Hibah Bangun Dermaga Lanal Timika
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen. Adapun perincian jumlahnya sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.
Oleh karena itu, menurut Bahlil, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen. Sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.
Baca: Wamenhan Kunjungan ke Turki Tinjau Produsen Tank dan Drone
Bahlil menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018. "Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," ucapnya.
Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang. Hal itu agar kepemilikan saham di Freeport dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.
Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. "Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelter-nya 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.
Baca: Pangkostrad Pimpin Sertijab Tiga Pamen di Makostrad Gambir
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, smelter perseroan dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, sambung dia, total kapasitas pemurnian mencapai 3 juta ton per tahun.
Smelter tersebut diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.
