REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden RI, Grace Natalie, mengundang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melihat langsung fakta proses pembangunan yang telah ditempuh pemerintah secara matang. Pernyataan itu disampaikan Grace untuk menepis pernyataan Djarot yang menyebut pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan.
"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," kata Grace dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Grace mengatakan proses pengerjaan IKN ditempuh pemerintah dengan perhitungan yang cermat, tanpa ada upaya pemaksaan sama sekali, termasuk seluruh prosedur yang tak satu pun terlewati. Grace juga memastikan agenda pemerintah untuk menggelar upacara HUT Ke-79 RI di IKN saat ini sudah mendekati siap.
"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar, seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," katanya.
Grace yang juga politisi dari PSI itu memastikan bahwa pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia dengan memaksakan sebuah kebijakan. "IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan Djarot dengan wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (9/7/2024), ia meragukan pemindahan ibu kota ke IKN dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap.
"Saran saya jangan dipaksakan. Makanya, di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," katanya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Tjahaja Purnama pada 2017 itu, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN, termasuk pelaksanaan upacara HUT Ke-79 di IKN, menyusul infrastruktur dasar, seperti listrik, air, dan akses jalan yang belum sepenuhnya rampung.
"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika