REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Greenpeace Indonesia menilai ada sederet masalah dalam proses formil maupun substansi revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang baru saja disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (10/7/2023). Menurut Greenpeace Indonesia, proses pembahasan rancangan perubahan UU KSDAHE sangat minim pelibatan masyarakat.

“Pembahasan rancangan UU KSDAHE tak berjalan transparan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil kesulitan untuk memonitor prosesnya," ” kata Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dalam siaran pers Kamis (11/7/2024).

Sekar mengatakan, pemerintah dan DPR mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU KSDAHE. Greenpeace mengatakan secara substansi UU KSDAHE juga bermasalah.

Undang-Undang Konservasi ini dinilai masih menggunakan paradigma lama yang mengeksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perlindungan ekosistem. Greenpeace mengatakan pemerintah dan DPR tak mengakomodasi usulan masyarakat sipil agar memastikan adanya pengakuan, partisipasi, dan perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam UU KSDAHE.