Rabu 17 Jul 2024 07:19 WIB

KKI Apresiasi BPOM Keluarkan Aturan Label BPA

Kami mendukung penuh terbitnya regulasi BPOM terkait pelabelan bahaya BPA.

Red: Erik Purnama Putra
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
Foto: Dok BPOM
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyambut baik terbitnya revisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang label pangan olahan yang mewajibkan pemasangan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA). Organisasi nirlaba yang peduli terhadap hak-hak konsumen tersebut menganggap, pelabelan BPA sebagai langkah nyata pemerintah dalam melindungi kesehatan konsumen.

"Kami mendukung penuh terbitnya regulasi BPOM terkait pelabelan bahaya BPA pada galon air minum bermerek bahan polikarbonat. Ini sejalan dengan misi kami meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu produk yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk galon air minum," kata Ketua KKI Dr David Tobing dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

 

Pada 1 April 2024, BPOM mengesahkan penambahan dua pasal pada peraturan Label Pangan Olahan, yakni kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan (Pasal 48a) dan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA pada semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat.

Pasal 61A dalam peraturan tersebut menyebutkan, "Air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan 'dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan' pada label." 

Menurut David, pemerintah wajib segera mensosialisasikan regulasi baru tersebut ke masyarakat luas. Menurut dia, pemerintah tak boleh puas sekadar mengeluarkan regulasi saja. "Tujuannya agar konsumen memahami risiko BPA pada galon air minum bermerek dengan bahan polikarbonat dan dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan," kata David.

Dia menyebut, KKI menganggap, BPOM sebagai otoritas tertinggi keamanan dan mutu pangan perlu menggelar edukasi masif terkait kewajiban pemasangan label BPA. Kampanye tersebut bisa menggunakan beragam media komunikasi, termasuk media sosial, televisi, radio, dan media cetak, agar pesan terkait bahaya BPA dapat menjangkau masyarakat luas.

"Kami juga mendorong BPOM untuk bekerja sama dengan asosiasi industri dan pihak terkait lainnya guna memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengenali mana galon air minum bermerek yang berisiko mengandung BPA dan tidak. Kerja sama ini penting agar informasi dapat tersampaikan dengan baik," ujar David.

Dari tokoh ramai dibicarakan ini, siapa kamu jagokan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement